PELAKSANAAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMER 11/12/PBI/2009 TENTANG UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) DI INDONESIA
Muhammad Mustain , 8111414243 (2018) PELAKSANAAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMER 11/12/PBI/2009 TENTANG UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) DI INDONESIA. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.
PDF
- Published Version
Download (1MB) |
Abstract
Bank Indonesia memiliki status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/ atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang Nomor 23/1999 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia berhak mengeluarkan kebijakan penggunaan uang elektronik (e-money) berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (E-Money). Peraturan tersebut menimbulkan persoalan apabila banyak perusahaan e-commerce yang tidak memiliki izin dari Bank Indonesia terkait transaksi jual-beli dengan sistem finansial menggunakan uang elektronik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bentuk pengaturan uang elektronik (e-money) sebagai transaksi dalam sistem hukum di Indonesia. (2) Perlindungan konsumen terhadap transaksi (e-money) di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridissosiologis yang dilakukan menggunakan studi kepustakaan. Data primer berupa Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (EMoney), sedangkan data sekunder berupa referensi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Bentuk pengaturan uang elektronik di Indonesia adalah Peraturan Bank Indonesia No.16/08/PBI/2014 tentang Uang Elektronik (E-Money). Penerbit dapat menerbitkan jenis uang elektronik hanya dengan mendaftarkan data pemegang dengan mengisi formulir dan foto kopi KTP pemegang katu elektronik. (2) Perlindungan konsumen terhadap transaksi (e-money) di Indonesia dilakukan dengan kegiatan pengawasan terhadap penerapan aspek manajemen risiko, kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan tersebut dilakukan dengan cara penelitian, analisis dan evaluasi yang didasarkan atas laporan, serta pemeriksaan langsung terhadap penyelenggara uang elektronik yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan menunjuk Akuntan Publik maupun Konsultan Teknologi Informasi. Simpulan dari penelitian ini bahwa penerapan uang elektronik sebagai transaksi yang berpayung hukum Peraturan Bank Indonesia No.16/08/PBI/2014 tentang Uang Elektronik (E-Money) dalam tataran riilnya dilakukan pengawasanpengawasan mulai dari penelitian, analisis serta evaluasi berdasarkan pelaporan masyarakat. Adanya pelaporan itulah kemudian dilakukan penindakan berupa pemeriksaan oleh pathner Bank Indonesia yang dalam hal ini lembaga akuntan publik yang ditunjuk atau lembaga konsultan dalam bidang informasi.
Item Type: | Thesis (Under Graduates) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia, E-Money |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Fakultas: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum, S1 |
Depositing User: | S.Hum Maria Ayu |
Date Deposited: | 29 Aug 2020 04:30 |
Last Modified: | 29 Aug 2020 04:33 |
URI: | http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/38423 |
Actions (login required)
View Item |