Fan Basten Purba , 8111414224 (2018) IMPLEMENTASI HAK ALIMENTASI DALAM KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Download (1MB)

Abstract

Manusia merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, didalam pasal 321 KUHPerdata dan pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur mengenai kewajiban seorang anak yang telah dewasa untuk mengurusi kehidupan orangtuanya apabila telah masuk usia lansia yang sudah tidak dapat memenuhi kehidupannya sendiri, hal tersebut disebut dengan hak alimentasi. Rumusan penelitian ini adalah, (1) Bagaimanakah implementasi dari hak alimentasi terhadap lansia yang ditempatkan dipanti Werdha Rindang Asih II? Dan (2) Bagaimana akibat hukum tidak dipenuhi hak alimentasi oleh anak? Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris. Data dalam penelitin berasal dari data Primer dan Sekunder yang diolah menggunakan metode triangulasi sumber data. Data primer: wawancara dan observasi di Dinas Sosial Kota Semarang, Panti Werdha Rindang Asih II, Anak dari Lansia di Panti Werdha Rindang Asih II, data sekunder: KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan buku-buku terkait. Berdasarkan hasil penelitian: 1. Implementasi dari hak alimentasi di Panti Werdha Rindang Asih telah dialihkan pertanggungjawabanya kepada Panti Werdha Rindang Asih II, hal ini dikarenakan faktor kesibukan anak dan adanya permasalahan dengan anggota keluarga sehingga anak lebih memilih menempatkan orangtuanya didalam Panti Werdha Rindang Asih II. 2. Belum adanya sanksi yang lebih jelas terkait hak alimentasi menyebabkan tidak adanya akibat hukum secara tegas apabila tidak dijalankan, sehingga yang ada hanya berupa sanksi moral terhadap anak, serta tidak diketahuinya aturan hak alimentasi oleh lansia, anak dan dinas sosial membuat hak alimentasi tidak berjalan dengan semestinya. Simpulan antara lain: 1. Implementasi hak alimentasi masih terbatas.2. tidak adanya sanksi yang tegas apabila hak alimentasi tidak dijalankan. Adapun saran dari penulis seharusnya pihak pemerintah memberikan aturan lebih lanjut terkait hak alimentasi serta adanya regulai yang jelas dari pemerintah hal-hal apa saja yang menyebabkan seorang anak diperbolehkan menempatkan orangtuanya di panti werdha dan melakukan sosialisasi agar seluruh masyarakat mengetahui aturan tersebut dan anak haruslah memiliki akhlak dan moral yang tinggi dalam hal merawat orangtuanya.

Actions (login required)

View Item