Fitria Dwi Mulyani , 8111414221 (2018) PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PERCEPATAN GOOD GOVERNANCE DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 25 TAHUN 2007. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Download (1MB)

Abstract

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan menuju pemerintah yang baik maka perlunya system pengawasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mandiri, cerdas, dan bertanggungjawab. Salah satu lembaga pengawas internal adalah Inspektorat Provinsi, Salah satu kegiatan pengawasan di lingkungan pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota adalah penanganan pengaduan masyarakat. Namun belum banyak masyarakat yang memahami mengenai layanan pengaduan masyarakat itu sendiri serta wewenang Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam menangani aduan masyarakat. Permasalahan yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah : 1). Bagaimana penerapan penanganan pengaduan masyarakat di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ? 2). Faktor apa saja yang menjadi kendala Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam menangani aduan masyarakat ? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatanYuridis Sosiologis. Fokus penelitian yaitu mengenai penanganan pengaduan masyarakat di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah serta kendala yang dialami dalam menanganai aduana masyarakat. Analisis data, Instrumen dan Teknik Pengambilan Data dengan wawancara, studi pustaka dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan pengaduan masyarakat di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan dengan berpedoman pada Permendagri No. 25 Tahun 2007 serta SOP penanganan pengaduan masyarakat di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Kendala yang dialami oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai cara pengaduan yang baik dan benar serta belum adanya SOP penanganan pengaduan masyarakat yang baru sehingga masih menggunakan SOP yang lama. Simpulannya adalah penanganan pengaduan masyarakat di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah belum dilaksanakan dengan maksimal dikarenakan masih ditemukannya kendala-kendala yang dialami saat penanganan pengaduan masyarakat, oleh karena itu perlu adanya tindakan-tindakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dengan peningkatan SDM serta sarana prasarana untuk menunjang penanganan pengaduan masyarakat di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

Actions (login required)

View Item