Dany Eka Saputra , 81111414195 (2018) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PETANI PEMULIA TANAMAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Download (1MB)

Abstract

Kota Salatiga memiliki potensi di bidang pertanian terutama tanaman sayuran seperti tomat, lobak, cabai, dan lain-lain. Tidak terlepas dari kegiatan pertanian, pemuliaan tanaman sudah menjadi kegiatan sehari-hari untuk sebagian petani di Kota Salatiga. Seiring perkembangannya hak-hak petani pemulia tanaman kurang diperhatikan oleh pemerintah. Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman kurang memberikan perlindungan terhadap hak-hak petani pemulia tanaman, justru memberikan peluang yang besar bagi pihak-pihak yang memiliki izin untuk melakukan pemuliaan tanaman. Tujuan penelitian ini adalah (1) bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak petani pemulia tanaman di Kota Salatiga dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; serta (2) bagaimana implikasi dari penerapan Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman terhadap perlindungan hukum atas hak-hak petani pemulia tanaman di Kota Salatiga. Metode penelitian penulisan skripsi ini adalah dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yuridis empiris, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini yaitu (1) Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman tidak mengatur secara khusus tentang hak-hak petani pemulia tanaman terkhusus mengatur pihak-pihak yang mendapatkan izin atau bersertifikasi pemuliaan tanaman. (2) Implikasinya berupa petani pemulia tanaman menjadi pihak yang dirugikan, terbatasnya untuk berkreativitas menimbulkan ketakutan petani pemulia tanaman untuk memulai pemuliaan tanaman. Simpulan dari penelitian ini yaitu (1) Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman kurang mengatur hak-hak petani pemulia tanaman dimana hanya mengatur pihak yang memiliki izin, tercantum dalam Pasal 1 UndangUndang Perlindungan Varietas Tanaman bahwa pemulia tanaman merupakan perorangan atau badan hukum yang memiliki sertifikat perlindungan varietas tanaman. (2) Hal ini berdampak pada terkekangnya kreativitas petani pemulia tanaman sehingga menimbulkan ketakutan untuk melakukan pemuliaan tanaman. Saran dari penelitian ini yaitu upaya pemerintah untuk memberikan pengaturan khusus mengenai hak-hak petani pemulia tanaman, melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman kepada masyarakat dan menguji materiil Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman.

Actions (login required)

View Item