MUHAMMAD KHOIRUL ANWAR , 8111414166 (2018) IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 88/PUU-XIV/2016 TERHADAP SYARAT CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Download (582kB)

Abstract

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dari para pemohon untuk seluruhnya terkait dengan judicial review Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyatakan Pasal 18 ayat (1) huruf m frasa “yang memuat, anatara lain, riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri dan anak” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasca putusan tersebut, tentu harus di pahami pertimbangan majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 88/PUU-XIV/2016 dan berbagai implikasi yuridis yang ditimbulkan setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan kualitatif untuk membandingkan syaratsyarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta dengan syarat pengisian jabatan lain di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk menidentifikasi dan menganalisis berbagai implikasi yuridis yang muncul pasca putusan . Hasil penelitian menunjukkan, pertama, dalam putusannya, pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi didasarkan pada empat aspek pertimbangan, yaitu yuridis, historis, filosofis dan sosiologis. Kedua, implikasi yuridis yang ditimbulkan dapat dilihat dari berbagai perspektif, yaitu perspektif kekuatan personal, sosial ekonomi, sosial budaya, dan politik. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini memungkinkan kedepannya Yogyakarta akan dipimpin oleh seorang perempuan yang dipilih melalui proses internal keraton. Selain itu, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini bukan berarti terjadi kekosongan hukum dalam tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta, karena ketentuan mengenai pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sudah sepenuhnya menjadi kewenangan internal keraton Yogyakarta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama, tidak ada argumentasi yang bisa diterima secara konstitusional untuk pembatasan syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua, terdapat berbagai implikasi yuridis yang ditimbulkan pasca putusan. Penelitian ini merekomendasikan kepada; pertama, DPRD Yogyakarta agar melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses pengangkatan Sultan dan Adipati Pakualam menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua, kepada semua pihak, termasuk internal keraton untuk menerima putusan Mahkamah Konstitusi.

Actions (login required)

View Item