Ade Sriyani , 8111414150 (2018) PERAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT DALAM MENANGANI CRIMES AGAINST HUMANITY DI MYANMAR (KASUS ROHINGYA). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Download (1MB)

Abstract

Crimes Against Humanity merupakan salah satu yurisdiksi yang dimiliki oleh ICC (International Criminal Court) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat 1 Statuta Roma 1998. Tidak adanya tanggapan serta bantuan nyata dari organisasi internasional seperti ICC maupun PBB terhadap Kejahatan Kemanusiaan yang sudah berlangsung lama. Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis: 1) Bagaimana bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan pada kaum Rohinngya di Myanmar?; 2) Bagaimana peran ICC (International Criminal Court) dalam menangani Crimes Against Humanity terhadap kaum Rohingya di Myanmar?. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitain hukum doktrinal. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul data yang digunakan meliputi studi kepustakaan dan dokumen, serta observasi tidak langsung. Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk menganalisis data dalam skripsi ini. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa 1. Dasar Pemberlakuan Yurisdiksi Internationa Criminal Court (ICC) diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma 1998 tentang Kejahatan Terhadap Kemanusiaan yang terjadi di Myanmar yaitu: Kerja Paksa, Penyiksaan, Pembunuhan, Pengusiran dan Pemindahan secara Paksa, serta Pemerkosaan dan Kekerasan Seksual terhadap Kaum Rohingya di Negara Bagian Arakan Utara yang dilakukan secara Massif, Meluas, dan Diarahkan ke Penduduk Sipil. 2. Peran International Criminal Court (ICC) dalam menangani Kejahatan terhadap kemanusiaan di Myanmar adalah dengan menggunakan dua mekanisme yaitu berdasarkan inisiatif Bukan Negara pihak Non State Parties) dan Arahan Dewan Keamanan. Saran yang diberikan penulis yaitu 1) Perlunya penetapan Commission of Inquiry oleh Dewan Keamanan PBB untuk menelidiki dan mengumpulkan bukti lebih lanjut tentang pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan; 2) Perlu adanya perubahan pada UndangUndang 1982 tentang Kewarganegaraan yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan ras tertentu; 3) Perlunya melanjutkan pemeriksaan dan pegawasan yang dilakukan oleh ILO berhubungan dengan pelanggaran buruh paksa di Myanmar serta dapat kembali merekomendasikan arahan kasus ke Mahkamah Pidana Internasional.

Actions (login required)

View Item