AYU KRISTINA HANDAYANI , 8111414149 (2018) MODEL PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUDUS. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Download (1MB)

Abstract

Pelaksanaan pemungutan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A, “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Penagihan dengan surat paksa ini dikenal dengan penagihan yang “keras” dalam rangka melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan. Namun langkah ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh juru sita apabila tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data atau informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan data yang diperoleh dideskripsikan sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan dan disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat kemudian ditarik kesimpulan. Jurusita melakukan pendekatan emosional dengan cara memperhatikan latar belakang pendidikan dan ekonomi dari wajib pajak tersebut, dapat di lihat dari data wajib pajak yang dibawa oleh jurusita tersebut. Untuk itu ada tiga kemungkinan dalam pelaksanaan surat paksa yaitu, penyitaan, wajib pajak membayar lunas utang pajak, membayar sebagian atau tidak sama sekali. Pengaruh dari terbitnya surat paksa memang tidak berdampak signifikan, namun jika dilihat dari pencapaian target di bagian penagihan yang targetnya satu persen dari jumlah total penerimaan pajak di KPP Pratama Kudus tentu surat paksa juga berpengaruh dalam peningkatan pajak di KPP Pratama Kudus.Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara, yang digunakan untuk kepentingan bernegara dan masyarakat umum. Pajak merupakan salah satu sumber dana untuk pembangunan baik pusat maupun dan daerah. Untuk itu sebagai warga negara kita wajib taat membayar pajak.Wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan bila ada perubahan data sebaiknya segera melapor atau mengganti data yang di miliki sehingga dalam pelaksanaan lebih rapi.

Actions (login required)

View Item