ARIF GUSTIAN SETIAJI , 8111414134 (2018) PERLINDUNGAN KONSUMEN ROKOK TERHADAP FILTER ROKOK YANG TIDAK MELALUI PENGUJIAN BPOM (STUDI BBPOM SEMARANG). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Download (2MB)

Abstract

Rokok adalah salah satu barang konsumsi yang tinggi diIndonesia bahkan menjadi urutan kelima didunia. Rokok mengandung 2 zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan yaitu nikotin dan tar. Rokok sendiri memiliki 2 jeni yaitu rokok kretek dan filter. Rokok filter adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari rokok itu sendiri yaitu filter yang terdapat diujung pangkal dari rokok. Adanya filter ini ternyata tidak melalui pengujian dari pemerintah terkait yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM hanya menguji kadar nikotin dan tar yang ada dalam rokok. Seharusnya, filter yang bagianya tidak terlepas dalam pengkonsumsian sebuah rokok juga harus melalui pengujian. Filter pada rokok sekarang juga mengandung perasa yang keluar jika ditekan sebelum dikonsumsi. Dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah yaitu : (1). Bagaimana perlindungan konsumen rokok terhadap filter yang tidak melalui pengujian BPOM ? (2). Bagaimana peran Pemerintah dalam pengujian filter rokok ? Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan metode penelitian Kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer, data sekunder dan data tersier dengan teknik pengumpulan data Wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dan pembahasan ini adalah (1). BPOM Semarang menguji hanya kadar nikotin dan tar yang tercantum dalam kemasan rokok sudah sesuai dengan isinya atau tidak. Sedangkan filter rokok yang memiliki perasa dan komponen lain yang digunakan dalam pengkonsumsian rokok tidak melalui pengujian. Dalam UUPK Pasal 7 huruf (b) UUPK kewajiban pelaku usaha adalah emberikan informasi yang jujur kepada konsumen. Tidak adanya informasi kandungan yang pasti didalam filter menjadikan tidak adanya perlindungan bagi konsumen rokok filter (2). Pemerintah melalui Kementrian Kesehatan memiliki sebuah aturan dalam upayanya untuk melindungi masyarakat terhadap produk tembakau atau rokok. Dinas Kesehatan hanya melakukan pembinaan agar masyarakat tidak mengkonsumsi rokok. Kewenangan dalam pengawasan rokok sudah dilimpahkan ke BPOM. BPOM sendiri hanya melakukan pengawasan sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Simpulan yang di dapat yaitu (1). Filter yang tidak melalui pengujian BPOM menjadikan tidak adanya kepastian hukum bagi konsumen dalam mengkonsumsi rokok ber-filter (2). Dinas Kesehatan yang merupakan pihak terkait dalam aturan pengujian produk tembakau hanya melakukan pembinaan terhadap konsumen rokok, belum ada aturan yang mengatur tentang pengujian filter rokok. Seharusnya, ada peraturan tambahan untuk pengujian filter agar memiliki standar khusus untuk memberikan kepastian kualitas dan fungsi filter.

Actions (login required)

View Item