Linda Hartanti , 8111414132 (2018) KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH DALAM PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DENGAN PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH DI KABUPATEN SEMARANG. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Download (1MB)

Abstract

Kesesuaian penggunaan tanah program kota tanpa kumuh dengan perencanaan tata ruang wilayah di Kabupaten Semarang merupakan suatu hal yang sangat penting demi terciptanya pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana kesesuaian penggunaan tanah dengan perencanaan tata ruang wilayah di Kabupaten Semarang?, (2) Bagaimana legalitas tanah dalam program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Semarang?. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari wawancara yang dilakukan kepada beberapa narasumber serta observasi dilapangan. Data sekunder diperoleh dari dokumen hasil penelitian dan sumber kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Kalikayen dan Kelurahan Gedanganak menunjukan bahwa kesesuaian penggunaan tanah program kota tanpa kumuh dengan perencanaan tata ruang wilayah di Kabupaten Semarang adalah sesuai dengan peruntukan wilayah berdasarkan Perda yang berlaku di Kabupaten Semarang. Hal tersebut terdapat di Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 terkait sistem perwilayahan atau Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) 1 yang merupakan bagian dari ibukota kabupaten serta kawasan sekitarnya yang termasuk dalam jangkauan pelayanannya. Kemudian terkait legalitas tanah program KOTAKU di Kabupaten Semarang adalah tanah dengan kepemilikan pribadi dan kepemilikan pihak lain. Simpulan penelitian ini adalah penggunaan lahan yang sesuai dengan lokasi dan peruntukannya sehingga meminimalkan pengunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, sedangkan untuk tanah warga yang terkena program kota tanpa kumuh belum memenuhi legal formal dan belum memberi jaminan yang kuat atas tanah tersebut. Saran dalam penelitian ini adalah seharusnya ada kerja sama dengan badan pertanahan agar kedepannya tidak terjadi masalah di masyarakat.

Actions (login required)

View Item