PERANDINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (DISNAKERTRANS) KOTA SEMARANG DALAM MENANGANI KASUS PENAHANAN IJAZAH PEKERJA SEBAGAI JAMINAN KERJA
INDAH DIAN NURANI , 8111414071 (2018) PERANDINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (DISNAKERTRANS) KOTA SEMARANG DALAM MENANGANI KASUS PENAHANAN IJAZAH PEKERJA SEBAGAI JAMINAN KERJA. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.
Preview |
PDF
- Published Version
Download (2MB) | Preview |
Abstract
Permasalahan yang dialami oleh pekerja pada beberapa tahun terakhir ini, justru bertambah munculnya kebijakan dari sebagian besar pengusaha yang mensyaratkan kepada calon pekerja yang akan menjadi karyawan harus menyerahkan jaminan yaitu berupa ijazah asli pekerja. Cara ini digunakan perusahaan ketika recruitment karyawan yang meminta pekerja/buruh untuk menyetujui perjanjian kerja yang mengharuskan pekerja bekerja dengan target tertentu. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: (1) Praktik penahanan ijazah pekerja sebagai jaminan kerja di Kota Semarang? (2) Bagaimana peran Disnakertrans Kota Semarang dalam menangani kasus penahanan ijazah? (3) Apa kendala yang dihadapi Disnakertrans Kota Semarang saat menangani kasus penahanan ijazah pekerja?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Sumber data penelitian berasal dari data primer (wawancara dan dokumentasi) dan data sekunder (studi kepustakaan). Untuk memeriksa objektifitas dan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penahanan ijazah masih terjadi karena dalam pembuatan klausul perjanjian kerja dilakukan secara sepihak oleh perusahaan dan tanpa didaftarkan pada instansi Ketenagakerjaan. Peran Disnakertrans dalam menyelesaikan kasus penahanan ijazah mengacu pada UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial karena belum/tidak adanya undang-undang yang mengatur. Kendala yang dihadapi Disnakertrans bahwa tidak ada peraturan yang mengikat dan memaksa serta tidak ada itikad baik perusahaan untuk hadir pada saat mediasi. Disimpulkan bahwa adanya penahanan ijazah muncul karena kebijakan yang dibuat pengusaha tidak didaftarkan kepada instansi Ketenagakerjaan. Peran Disnakertrans dalam menyelesaikan kasus penahanan ijazah pekerja yaitu dengan melakukan mediasi, membuat surat anjuran hingga membuat risalah sesuai UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial Pasal 3, Pasal 14, dan Pasal 13. Kendala yang dihadapi Disnakertrans yaitu adanya kekosongan hukum mengakibatkan tidak ada aturan secara tegas dan mengikat untuk pengusaha yang melanggar. Saran untuk penelitian ini adalah pekerja harus mengetahui, memperhatikan dan memahami isi dari perjanjian kerja yang dibuat perusahaan.
Item Type: | Thesis (Under Graduates) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Penahanan Ijazah, Jaminan Kerja, Disnakertrans. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Fakultas: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum, S1 |
Depositing User: | S.Hum Maria Ayu |
Date Deposited: | 14 Aug 2020 13:19 |
Last Modified: | 14 Aug 2020 13:19 |
URI: | http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/38287 |
Actions (login required)
View Item |