Petra Getta Annora , 8111413315 (2018) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN DALAM BIDANG KENOTARIATAN. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Notaris memiliki peran yang sangat strategis dalam membuat akta-akta otentik. Notaris dipercaya masyarakat untuk membantu dalam membuat pembuktian berupa akta. Namun, dalam setiap pekerjaan pasti memliki kesalahan dalam menjalankan tugasnya, kesalahanya berupa kejahatan-kejahatan yang biasa atau kejahatan yang sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Kejahatan dalam bidang kenotariatan ada berbagai macam, kejahatan itu sendiri dapat berupa kejahatan perdata, administrasi dan pidana. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris selain mengatur sanksi administratif juga mengatur tentang sanksi perdata, namun didalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak dimuat sanksi pidana. Untuk itu skripsi ini perlu dipahami bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan dalam bidang kenotariatan pada saat ini dan kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan dalam bidang kenotariatan pada saat yang akan datang? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang dikumpulkan berupa data primer yang diperoleh dari Undang-Undang, wawancara dan sekunder yaitu dari pustaka yang ada. Berdasarkan penelitian, kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan dalam bidang kenotariatan pada saat ini Undang-Undang Jabatan Notaris saat ini jika notaris melakukan pelanggaran perdata atau administratif langsung dapat diberi sanksi perdata maupu admintratif yang telah dimuat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan ketika notaris melakukan tindak pidana jika jaksa, penuntut umum dan hakim yang akan mengambil fotokopi minuta akta atau pemanggilan notaris harus dimintakan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris dan itu membutuhkan waktu sedangkan kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan dalam bidang kenotariatan yang akan datang perlu mencamtumkan sanksi pidana supaya ketika notaris melakukan tindak pidana langsung dapat dijatuhkan sanksi berupa pidana. Sanksi pidana sangatlah diperlukan dalam Undang-Undang itu, karena ketika sanksi yang lain tidak dapat memungkasnya, maka sanksi pidana harus keluar supaya dapat menjatuhkan efek jera kepada notaris yang melanggar tindak pidana

Actions (login required)

View Item