IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENGGABUNGAN KELURAHAN
MILA NURLIA SYAHPUTRI , 8111413295 (2018) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENGGABUNGAN KELURAHAN. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.
Preview |
PDF
- Published Version
Download (1MB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi kebijakan mencakup usaha–usaha pada suatu waktu untuk mengubah keputusan menjadi operasional, maupun melanjutkan usaha–usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan. Bahwa untuk kelancaran implementasi suatu kebijakan, selain dibutuhkan sumberdaya, juga diperlukan rincian yang lebih operasional dari tujuan dan sasaran yang bersifat umum.Bahkan implementasi diperlukan faktor komunikasi sumber, kecenderungan atau tingkahlaku serta struktur birokrasi. Penelitianinimenggunakan metode penelitian kualitatif dan Non doctrinal yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan oleh penulis untuk menelaah isu hukum ini adalah pendekatan empiris yaitu penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat, serta mengadakan penelitian dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek yang menyangkut Tinjauan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa Penggabungan Kelurahan dilakukan dengan tujuan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan tanpa mengurangi mutu pelayanan kepada masyarakat dan juga meminim jumlah anggaran.Efektivitas yang dimaksud yaitu mengoptimalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat, fungsi pembinaan dan pengawasan kepada pegawai dan administrasi atau manajemen kelurahan.Hal ini bertujuan agar luas wilayah, dan jumlah penduduk antar kelurahan lebih proposional karena bila dilihat Kelurahan yang ada di Kota Pekalongan perbandingan antara jumlah penduduk dan kinerja pegawai di kelurahan tidak seimbang.Kemudian efisiensi dimaksud dengan tujuan jumlah anggaran operasional dan belanja pegawai lebih efisien dan sarana prasarana pendukung yang dibutuhkan juga relative sedikit.
Item Type: | Thesis (Under Graduates) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Implementasi, Kelurahan, Penggabungan |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Fakultas: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum, S1 |
Depositing User: | S.Hum Maria Ayu |
Date Deposited: | 14 Aug 2020 10:41 |
Last Modified: | 14 Aug 2020 10:41 |
URI: | http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/38261 |
Actions (login required)
View Item |