ANA GUNA MARYANA , 8111413250 (2018) ANALISIS YURIDIS PEMBERLAKUAN HUKUM PIDANA INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME DI LUAR WILAYAH INDONESIA. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Selama ini, Undang-Undang Terorisme hanya menjangkau teritorial Indonesia saja, padahal dalam pemberlakuan perundang-undangan pidana, dapat juga digunakan asas lain seperti asas nasional pasif atau asas perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 KUHP, hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan negara di mana dalam kasus tersebut dilakukan di luar negeri yang berdampak juga di Indonesia. Sebenarnya ruang lingkup dari Undang-Undang Terorisme ini sudah mencakup asas nasional pasif, namun penerapannya belumlah efektif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Apakah pengaturan hukum pidana Indonesia telah komprehensif dalam hal menanggulangi tindak pidana terorisme yang dilakukan di luar wilayah Indonesia dengan WNI sebagai korbannya? 2) Bagaimanakah kebijakan yang seharusnya dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme yang dilakukan di luar wilayah Indonesia? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif, di mana dalam proses penelitiannya dibutuhkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Teknis analisis data melalui empat tahap yaitu pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Undang-Undang Terorisme Nomor 15 Tahun 2003 dapat diterapkan terhadap kasus yang melibatkan kelompok Abu Sayyaf dengan WNI sebagai korban yang berlandaskan pada Pasal 4 huruf a dan e Undang-Undang Terorisme. Perlu adanya kerjasama dengan pihak Filipina dalam penanganan kasus ini misalnya dengan perjanjian bantuan timbal balik. Simpulan dari penelitian yaitu a) Undang-Undang Indonesia terutama Undang-Undang Terorisme dapat diterapkan terhadap kasus yang melibatkan kelompok Abu Sayyaf dengan WNI dengan berlandaskan pada Pasal 4 UndangUndang Terorisme. b) Perlu adanya kerjasama dengan pihak Filipina dalam penanganan kasus ini misalnya dengan perjanjian bantuan timbal balik.

Actions (login required)

View Item