ADLINA ADIATI , 8111413105 (2018) PELAKSANAAN MUSYAWARAH PENETAPAN GANTI RUGI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PEMBANGUNAN JALUR REL GANDA KERETA API DI KABUPATEN BATANG. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Perpres No. 36 Tahun 2005 dan Perpres No. 65 Tahun 2006, pengertian musyawarah adalah kegiatan yang mengandung saling mendengar, saling memberi dan saling menerima pendapat, serta keinginan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentukdan besarnya ganti rugi dan masalah lain yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah atas dasar kesukarelaan dan kesetaraan antara para pihak yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dengan pihakyang memerlukan tanah. Permasalahan yang dikaji adalah : 1) bagaimana pelaksanaan musyawarah dalam penetapan ganti rugi pembangunan jalur ganda kereta api di Kabupaten Batang?. 2) Hambatan-hambatan apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan musyawarah pemberian ganti rugi pembangunan jalur ganda kereta api di Kabupaten Batang?. Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian menggunakan metode yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yang berupa wawancara, dokumentasi, serta studi pustaka. Validitas data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber dan analisis data menggunakan dengan teknik analisis kualitatif yakni dengan tahapan meliputi: Pengumpulan data; Reduksi data; Penyajian data; dan Kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan musyawarah dalam penetapan ganti rugi terlaksana sebanyak 2 (dua) kali di desa Kuripan,.Dalam pelaksanaan musyawarah tidak ada keberatan dari warga yang terdampak, baik dari warga maupun pemerintah telah mendapat kesepakatan bersama. Dalam hal ini warga sepakat dengan harga yang disepakati dalam hasil musyawarah. Simpulan dalam pelaksanaan musyawarah dalam penetapan ganti rugi jalur rel kereta api ganda bahwa tidak ada keberatan dari warga dalam pelaksanaan musyawarah sepakat dengan harga yang ditawarkan. Dalam Berita Acara Kesepakatan, untuk kantor pertanahan agar dapat menyalurkan dan memberi tahu pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengadaan tanah dan proses pengandaan tanah.

Actions (login required)

View Item