Hanang Hendra Pradana , 8111413046 (2018) TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2016: Studi tentang Peran Negara dalam Rehabilitasi bagi Anak Korban Perkosaan. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Kejahtan perkosaan terhadap anak menjadi permasalahan serius yang harus diselesaiakn oleh pmerintah. Peningkatan kasus perkosaan terhadap anak membuktikan bahwa peraturan yang ada belum memberikan efek jera bagi pelaku. Negara disini mempunyai peran untuk memngani korban perkosaan, peran negara dapat diwujudkan melalui proses rehabilitasi sebagai langkah pemulihan kondisi psikologi korban akibat dari kejahatan yang telah terjadi. Selain rehabilitasi negara juga mengeluarkan peraturan untuk mencegah kejahatan tersebut terulang kebali dengan mengeluarkan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016. Muncul beberapa pertanyaan dari penulis dengan dikeluarkanya PERPPU tersebut yang pertama adalah bagaimana keberadaan perppu nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak dan muatanya terkait dengan rehabilitasi yang harus dilakukan oleh negara untuk menjamin hak anak yang mengalami prkosaan, yang kedua bagaimana bentuk peran negara dalam hal rehabilitasi bagi anak korban prkosaan dan dampaknya bagi korban, yang ketiga Apakah dengan diterbitkannya PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, mempunyai makna bahwa negara telah memenuhi hak korban Metode penelitian, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh dari wawancara dengan menggunakan pedoman (interviewe guide) kepada responden yang bernama Kompol Sulistiyowati selaku kepala unit Penanganan perempuan dan anak direktorat reserse Kriminal umum Polda Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Dengan adanya Pepu Nomor 1 Tahun 2016 belum menjamin adanya perlindungan bagi anak korban perkosaan dikarenakan Perpu tersebut justru menitikberatkan kepada pemidanaan pelaku bukan kepada proses rehabilitasi yang seharusnya dilakukan oleh negara serta hak-hak anak korban perkosaan belum terpenuhi dengan adanya Perpu Nomor 1 tahun 2016 tetapi sudah terpenuhi oleh undang seblumnya walaupun belum maksimal. Simpulan penelitian ini menunjukan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tidak menyatakan rehabilitasi yang harus diberikan kepada korban. fokus rehabilitasi justru diberikan kepada pelaku bukan kepada korban

Actions (login required)

View Item