DODY PATRIA , 8111412157 (2018) MONEY POLITIC SEBAGAI POTENSI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (STUDY PADA DESA BLIMBING, KECAMATAN BOJA, KABUPATEN KENDAL). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menjelaskan bahwa Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Masalah yang muncul adalah (1)Bagaimana pelakasaan pemilhan kepala desa di Desa Blimbing, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal ? (2)Apakah dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Blimbing, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal terjadi money politic yang berpotensi sebagai tindak pidana korupsi ? (3)Bagaimana prospek penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang bebas dari money politic dan berpotensi sebagai tindak pidana korupsi ?. Penerapan metode penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen lalu diolah dengan menggunakan model triangulasi. Hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut (1) pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Blimbing, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan bupati Nomor 17 Tahun 2016, (2) dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Blimbing, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal masih terdapat praktek money politic yang berpotensi sebagai tindak pidana korupsi, namun dalam pelaksanaannya money politik dianggap sebagai hal yang biasa dilakukan sebagai kebiasaan pada saat pemilihan kepala desa, akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 149 KUHP, (3) prospek penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang bersih dari money politic dapat dilakukan dengan cara memperketat aturan yang ada, menambahkan aturan-aturan yang kurang mengenai pelanggaran pemilihan kepala desa seperti Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 149 KUHP.

Actions (login required)

View Item