GANANG SUKMA PERMANA , 8111411254 (2018) PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI PENDAFTARAN MEREK DAGANG PADA PRODUK HASIL OLAH MAKANAN NANAS MADU DI KABUPATEN PEMALANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

UMKM merupakan suatu wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif. Untuk mengatasi hal tersebut, maka suatu daerah dapat distimulasi untuk mengembangkan merek kolektif yang dimungkinkan dan diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah; (1) Bagaimana Perlindungan Hukum Melalui Pendaftaran Merek Dagang Pada Produk Hasil Olah Makanan Nanas Madu di Kabupaten Pemalang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis? (2) Upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Pemalang untuk meningkatkan pendaftaran merek dagang produk hasil olahan nana madu di Kabupaten Pemalang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau prilaku yang dapat diamati (Moleong, 2003:3) Hasil penelitian menunjukan, (1). Perlindungan hukum yang diberikan yakni ada dua yang pertama adalah perlindungan hukum Preventif yakni untuk mencegah terjadinya sengketa kedua adalah perlindungan hukum Represif supaya sengketa bisa doselesaikan secara Litigasi dan nonlitigasi, (2). Upaya perlindungan hukum yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan pendaftaran Merek Dagang produk hasil olahan makanan yakni mengadakan Sosialisasi rutin 1 tahun sekali supaya bisa melakukan pengawasan dan pembinanan secara intensif. Simpulan dari hasil penelitian (1). Perlindungan Hukum yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pemalang ialah melindungi dari pemalsuan Merek Dagang yang sudah didaftarkan sebelumnaya, (2).upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Pemalang yakni melakukan penyuluhan secara rutin kepada para produsen untuk mendaftarkan Merek Dagang mereka. Peneliti memberikan saran antara lain: Pemerintah harus melindungi dan menindak tegas setiap produsen yang sudah mendaftarkan Merek Dagangnya dan yang memalsukan Merek Dagang, Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pendaftaran Merek Dagang lebih dioptimalkan dan penyuluhan dilakukan secara merata.

Actions (login required)

View Item