MUHAMMAD ARIEF WICAKSONO , 8111411179 (2018) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DAN PEREMPUAN DARI TINDAK PIDANA KEKERASAN DI KOTA SEMARANG (PERSPEKTIF PERDA NOMOR 5 TAHUN 2016). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat. Pelecehan seksual dapat didefinisikan sebagai tindakan seksual tanpa kesepakatan, motivasi perilaku seksual yang melibatkan anak. Oleh karenanya pentingnya pemerintah daerah, terutama Kota Semarang untuk mendukung upaya perlindungan anak-anak, salah satunya menuangkannya secara regulasi dalam perda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak khususnya di Kota Semarang. Rumusan masalah yang ingin diajukan untuk dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Perlindungan Hukum Anak Dan Perempuan Dari Tindak Pidana Kekerasan di Kota Semarang? 2) Bagaimana hambatan Implementasi Kebijakan Perlindungan Hukum Anak Dan Perempuan Dari Tindak Pidana Kekerasan di Kota Semarang? Metodologi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dan jenis metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa hasil wawancara. Penelitian ini tertuju pada suatu objek dengan meneliti pada kekerasan anak yang terjadi di Kota Semarang dengan rujukan di BAPERMAS PER Dan KB Kota Semarang. Implementasi Pelaksanaan Program Perlindungan Anak di Kota Semarang seperti yang diamatkan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2016 belum berjalan secara optimal, hal tersebut terbukti dengan masih belum terpenuhi seperti hak identitas, hak kebutuhan dasar, hak pendidikan dan hak pengasuhan. Program-program pembinaan anak yang telah dilaksanakan tersebut sudah selayakknya dievaluasi agar dapat diketahui capaian, tujuan sasarannya, kelebihan maupun kekurangannya sehingga dapat digunakan dalam pemantapan perencanaan selanjutnya dengan cara menambah jumlah petugas dengan dibantu dengan lembaga-lembaga yang terkait. Kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut: Implementasi Kebijakan Perlindungan Hukum Anak Dan Perempuan Dari Tindak Pidana Kekerasan di Kota Semarang belum berjalan secara optimal yaitu kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Semarang pada tahun 2017 sebanyak 103 anak, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 145 anak. Adanya Hambatan Implementasi Kebijakan Perlindungan Hukum Anak Dan Perempuan Dari Tindak Pidana Kekerasan Di Kota Semarang sehingga diperlukan sosialisasi langsung mengenai program-program, menyelenggarakan Program Orang Tua Asuh dan kegiatan peningkatan keterampilan hidup (lifeskill) bagi anak.

Actions (login required)

View Item