PERAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG I TERHADAP PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA APBN


Syamsul Ma’arif , 8111411165 (2018) PERAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG I TERHADAP PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA APBN. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

[thumbnail of 8111411165.pdf]
Preview
PDF - Published Version
Download (1MB) | Preview

Abstract

Pencairan dana merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan APBN. Tanpa proses pencairan dana, APBN hanya sebatas angka yang tidak berdampak apapun pada pembangunan dan perekonomian. Percepatan pencairan dana APBN memberi gambaran tingginya kegiatan pemerintah dalam penyediaan fasilitas fisik maupun non fisik untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, semakin cepat dana APBN dicairkan semakin besar efeknya terhadap perekonomian regional. Undang—Undang Dasar hukum yang paling tinggi dalam peraturan di Indonesia mengatur mengenai keuangan Negara dalam bab VIII pasal 23 ayat 1. Tercantum dalam dalam PMK nomor 190/2012 tentang tata cara pelaksanaan pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. Walaupun implementasinya sudah optimal namun masih didapati terjadi beberpapa kendala. Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana peran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I terhadap pencairan dana APBN? Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I dalam pelaksanaan pencairan dana APBN? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: Mendiskripsikan peran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I terhadap pencairan dana APBN. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I dalam pelaksanaan pencairan dana APBN. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian yang digunakan yuridis sosiologis, dengan menggunakan penelitian pustaka dan wawancara. Teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Peran KPPN di lapangan sudah cukup optimal, hal ini terbukti dengan dilakukannya tindakan-tindakan solutif untuk mengatasi adanya beberapa masalah yang terjadi. 2) Masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksaan pencairan dana APBN antara lain adamya pergantian satuan kerja dalam kurun waktu tertentu, masih terjadi kesalahan dalam hal pembukuan, adanya masalah teknis yang terjadi pada jaringan komputer. Simpulan penelitian ini adalah 1) KPPN mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pencairan dana APBN dan KPPN sudah melaksanakan perannya secara optimal sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. (2) Kendala KPPN dalam pelaksanaan pencairan dana APBN yang utama adalah adanya pergantian satuan kerja atau mutasi yang menyebabkan ada orang baru sebagai pengganti satuan kerja tersebut yang harus melakukan pelatihan dari tahap awal.

Item Type: Thesis (Under Graduates)
Uncontrolled Keywords: KPPN, Pelaksanaan, Pencairan Dana, APBN.
Subjects: K Law > K Law (General)
Fakultas: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum, S1
Depositing User: S.Hum Maria Ayu
Date Deposited: 12 Aug 2020 15:36
Last Modified: 12 Aug 2020 15:36
URI: http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/38193

Actions (login required)

View Item View Item