Mukhammad Najmul Ula , 3312415040 (2020) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN ROB DI KABUPATEN PEKALONGAN. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN ROB DI KABUPATEN PEKALONGAN) - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Indonesia merupakan negara yang memiliki kerawanan bencana cukup tinggi. Sebagai negara dengan iklim tropis, Indonesia mempunyai tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, hingga kekeringan. Bencana banjir di Indonesia dapat berupa banjir rob, yaitu banjir yang diakibatkan oleh meningginya permukaan air laut. Salah satu daerah yang mengalami banjir rob cukup parah adalah Kabupaten Pekalongan. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berusaha menanggulangi potensi banjir rob tersebut dengan sejumlah kebijakan penanggulangan banjir rob. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) apa saja bentuk kebijakan penyelenggaraan penanggulangan banjir rob di Kabupaten Pekalongan? (2) bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan penanggulangan banjir rob di Kabupaten Pekalongan? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan ialah teknik analisis kualitatif model interaktif yang meliputi teknik penyajian data, reduksi data, dan kesimpulan data. Hasil penelitian menunjukkan: (1) bentuk kebijakan penanggulangan banjir rob di Kabupaten Pekalongan adalah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan 2016-2021; Kesepakatan Bersama Nomor 614.11/9/MoU/2017 tentang Pengendalian Banjir dan Rob di Kabupaten dan Kota Pekalongan; dan Roadmap Penanganan Rob Kabupaten Pekalongan. (2) implementasi kebijakan penanggulangan rob berdasarkan tahap implementasi Hogwood dan Gunn: (a) tahap persiapan kebijakan dengan memasukkan persoalan rob sebagai agenda prioritas pembangunan di RPJMD Kabupaten Pekalongan; (b) tahap pelaksanaan kebijakan berupa daftar kebijakan yang tercantum dalam Roadmap Penanganan Rob; (c) tahap evaluasi kebijakan dilakukan oleh pihak masyarakat, pemerintah, dan kalangan akademisi. Saran yang diberikan adalah diperlukan kebijakan berbasis lingkungan secara menyeluruh, serta perencanaan penggunaan tata ruang di wilayah tanggul.

Actions (login required)

View Item