Rizma Marlina Gardini , 8111415289 (2019) TINJAUAN YURIDIS SENGKETA PENGUASAAN TANAH EKS EIGENDOM VERPONDING (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 10/Pdt.G/2017/PN UNGARAN). Under Graduates thesis, UNNES.

Preview

PDF (TINJAUAN YURIDIS SENGKETA PENGUASAAN TANAH EKS EIGENDOM VERPONDING (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 10/Pdt.G/2017/PN UNGARAN) ) - Published Version Download (873kB) | Preview

Abstract

Dalam UUD 1945 Pasal 33 (3) disebutkan bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Ketentuan Pasal 33 : (3) UUD 1945 ini diimplementasikan dalam Pasal 2 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960. Sebelum tahun 1960, Indonesia berlaku dualisme hukum pertanahan, dengan berlakunya UUPA ini terjadi perubahan fundamental pada Hukum Agraria Indonesia, mengakibatkan berakhirnya dualisme hukum tanah dan terselenggaranya unifikasi hukum pertanahan Indonesia. bahkan setelah berlakunya UUPA banyak yang belum dikonversi menjadi hak-hak atas tanah seperti yang tersebut dalam Pasal 16 UUPA. Dewasa ini masih terdapat sengketa tanah bekas hak barat terutama eigendom verponding peninggalan w.n Belanda, yang setelah kepergiannya tidak pernah dilakukan konversi hak atas tanah menurut ketentuan UUPA dan penguasaan tanah menjadi tidak teratur, seperti pada kasus di Kabupaten Semarang, dalam Putusan No. 10/Pdt.G/2017/ PN Unr, amar putusannya adalah Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), yang akibat hukumnya, Penggugat dan para Tergugat mempunyai hak yang sama atas tanah eks eigendom/obyek sengketa,. Permasalahannya adalah : 1. Bagaimana status hukum tanah eks Eigendom Verponding No. 2146 setelah putusan No. 10/Pdt.G/2017/PN Ungaran? 2. Bagaimana tindak lanjut perolehan hak milik atas tanah eks eigendom verponding No. 2146 di Lingkungan Bandungan rt. 001/ rw. 007 Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode pendekatan Yuridis Empiris. Sumber data yang diambil dari data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, studi lapangan dan wawancara. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa status hukum tanah eks RvE Verp. No. 2146 setelah putusan No. 10/Pdt.G/2017/PN Unr adalah tanah negara, dan oleh karena terdapat penguasaan dobel di atas tanah eks RvE Verp. No. 2146 obyek tanah P3MB maka untuk mengajukan permohonan hak atas tanah P3MB tersebut para pihak harus menyelesaikan terlebih dahulu permasalahannya dan menentukan siapa yang berhak atas tanah baik melalui forum non litigasi maupun litigasi. Dimana permohonan pengajuan hak berdasarkan UU No. 3 Prp Tahun 1960 jo. PP No. 223 Tahun 1961 dan PMA No. 20 Tahun 2016 yang mengatur secara khusus benda-benda tetap milik perseorangan warga negara Belanda.

Actions (login required)

View Item