Dinda Ayu Putri Septiani , 8111415270 (2019) PELAKSANAAN MEDIASI OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLORA DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN AKSES JALAN. Under Graduates thesis, UNNES.

Preview

PDF (PELAKSANAAN MEDIASI OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLORA DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN AKSES JALAN ) - Published Version Download (979kB) | Preview

Abstract

Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan di luar pengadilan dengan perundingan antar pihak yang dibantu oleh pihak ketiga netral atau bisa disebut dengan mediator. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan/proses mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dalam penyelesaian permasalahan akses jalan perspektif Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, dan untuk mengetahui kendala yang menghambat pelaksanaan mediasi yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dalam penyelesaian permasalahan akses jalan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Sumber data penelitian berasal dari data primer yaitu studi dokumen, wawancara dan observasi dan data sekunder yaitu studi kepustakaan dari Undang-Undang atau peraturan lainnya, buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, dan makalah-makalah. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, studi dokumen, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian permasalahan akses jalan di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora sebagian besar belum sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, terdapat perbedaan dalam tahap pengaduan lebih spesifiknya dalam pasal 6 ayat (2). Terjadi kendala pada saat pelaksanaan mediasi permasalahan akses jalan baik kendala dalam mediasi itu sendiri dan kendala yang dialami oleh mediator. Dan hasil dari mediasi permasalahan akses jalan ini adalah selesai, tidak sepakat. Simpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian permasalahan akses jalan sebagian besar belum sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, terdapat perbedaan dalam proses atau tahapan dalam tahap pengaduan, tetapi walaupun terdapat sedikit perbedaan dalam tahap pengaduan pada tahap yang lain sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan tetapi terdapat sedikit perbedaan dalam tahap pengaduan lebih spesifiknya dalam pasal 6 ayat (2). Kendala yang ada dalam mediasi dan yang dialami oleh mediator sudah bisa diatasi dengan baik oleh mediator, meskipun kendala ini menghambat jalannya mediasi.

Actions (login required)

View Item