IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI DALAM NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN GROBOGAN
M. GHULAM DHOFIR MANSUR , 8111412323 (2019) IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI DALAM NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN GROBOGAN. Under Graduates thesis, UNNES.
Preview |
PDF (IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI DALAM NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN GROBOGAN )
- Published Version
Download (1MB) | Preview |
Abstract
Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung merupakan amanah dari UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pemilih merupakan salah satu faktor penting dalam proses jalannya pemilu. Bagian dari berjalanannya demokrasi yang baik ditentukan berdasar atas akurasi jumlah pemilih yang valid. Penelitian ingin menjawab bagaimana penyusunan daftar pemilih pada penyelenggaraan pemilu 2019 di Kab. Grobogan. Tujuan dari penelitian ini guna mendeskripsikan implementasi penyusunan daftar pemilih pada pemilu 2019 di Kab Grobogan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peneliti melakukan fokus implementasi menggunakan teori George Edward III. Kebijakan berjalan baik implementasinya dapat dikaji pada 4 (empat) hal fokusnya yakni Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur birokrasi. Penelitian ini berjenis yuridis-soiologis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer dalam penelitian ini terdiri dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara pada lembaga KPU Kab. Grobogan dan Bawaslu Kab. Grobogan. Sedangkan data sekunder dihasilkan dari kajian kepustakaan. Penulis melakukan validitas data menggunakan metode triangulasi dengan membandingkan hasil pengamatan, dengan wawancara dan dokumen yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan daftar pemilih pemilu tahun 2019 di Kab. Grobogan sudah sesuai dengan isi pada PKPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. KPU Kab. Grobogan bertanggung jawab atas pelaksanaan dari pada penyusunan daftar pemilih tersebut di Kab. Grobogan. Pertama, komunikasi yang dilakukan oleh KPU Kab. Grobogan telah memenuhi dimensi transmisi, konsinten, dan jelas. Kedua, Sumber daya sudah cukup baik dan memadai. baik SDM, fasilitas, anggaran, maupun kewenangan ada. Ketiga, Disposisi didukung dengan adanya kemauan dan tindakan oleh KPU Kab. Grobogan dalam penyusunan daftar pemilih. Keempat, adanya struktur birokrasi, pembagian tugas, dan koordinasi yang baik antar organ struktural di KPU (begitu juga di PPK dan PPS) sehingga SOP yang ada dapat difragmentasikan dengan baik. Faktor penghambat dalam penyusunan daftar pemilih pada pemilu tahun 2019 di Kab. Grobogan terkendala pada: 1) website Sidalih (sistem informasi data pemilih) yang tidak memadai untuk digunakan dalam pekerjaan ini. 2) kemampuan SDM petugas Mutarlih PPK dan PPS yang tidak merata. 3) Letak Gografis yang luas dan akses yang kurang memadai. 4) intervensi pihak eksternal. Peneliti menyimpulkan bahwa penyusunan daftar pemilih pada pemilu 2019 di Kab. Grobogan sudah berjalan baik. Namun, masih perlu ditingkatkan lagi dalam hal perbaikan sistem online, pola komunikasi, dan kualitas SDM yang merata.
Item Type: | Thesis (Under Graduates) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Implementasi, KPU Daerah, Penyusunan Daftar Pemilih. |
Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KB Hukum |
Fakultas: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum, S1 |
Depositing User: | indah tri pujiati |
Date Deposited: | 28 Apr 2020 14:41 |
Last Modified: | 28 Apr 2020 14:41 |
URI: | http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/36003 |
Actions (login required)
View Item |