BENY SYAPUTRA , 8111412126 (2019) IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG FASILITASI BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN KOTA SEMARANG. Under Graduates thesis, UNNES.

Preview

PDF (IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG FASILITASI BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN KOTA SEMARANG ) - Published Version Download (952kB) | Preview

Abstract

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 34 UUD 1945 di mana di dalamnya ditegaskan bahwa fakir miskin adalah menjadi tanggung jawab negara. Permasalahan dalam penelitian ini Implementasi peraturan Walikota Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang fasilitasi bantuan hukum bagi warga miskin Kota Semarang dan Kendala-kendala apakah yang menghambat warga miskin kota Semarang dalam mendapatkan bantuan hukum. Teori yang digunakan dalam skripsi ini implementasi peraturan Walikota Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang fasilitasi bantuan hukum bagi warga miskin Kota Semarang menggunakan teori Lawrence M. Friedman. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris.Fokus penelitian implementasi peraturan Walikota Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang fasilitasi bantuan hukum bagi warga miskin Kota Semarang Sumber data penelitian berasal dari data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yang berupa studi kepustakaan, dokumentasi, wawancara dan observasi. Validitas data dengan teknik triangulasi dan analisis data menggunakan interactive analisys models. Teori Lawrence yang dikaitkan dengan pelaksanaan Perwal No 10 Tahun 2010 hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum ,maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum yang baik. Simpulan Agar Pemerintah lebih mengoptimalkan dalam hal ini sosiaalisasi mengenai bantuan hukum bagi warga miskin agar masyarakat Kota Semarang mengetahui ada pendampingan bantuan hukum secara gratis dan tidak memakan biaya yang mahal. Masyarakat dalam pengajuan juga tidak salah kalau sudah ada sosialisasi dari pemerintah Kota Semarang.

Actions (login required)

View Item