Ika Ruwaina , 7111415082 (2019) EFEKTIVITAS KEBIJAKAN ONLINE SINGLE SUBMISSION DALAM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah. Under Graduates thesis, UNNES.

Preview

PDF (EFEKTIVITAS KEBIJAKAN ONLINE SINGLE SUBMISSION DALAM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah ) - Published Version Download (885kB) | Preview

Abstract

Kebijakan OSS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik serta Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha mengenai kewajiban pelaku usaha untuk mengubah perizinan berusahanya melalui sistem OSS. Pelaksanaan kebijakan OSS di Jawa Tengah mulai diluncurkan per bulan Juli 2018 sampai saat ini masih menemui beberapa kendala diantaranya sistem yang masih dalam tahap pengembangan dan kurangnya sosialisasi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan analisis deskriptif persentase untuk mengetahui efektivitas kebijakan OSS dalam pelayanan perizinan berusaha dan menentukan rekomendasi yang dilakukan DPMPTSP Jawa Tengah agar lebih efektif. Sumber data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada para pelaku usaha dan wawancara kepada pemegang kebijakan. Teknik pengmpulan data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan OSS dalam pelayanan perizinan berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah tergolong kedalam kategori kurang efektif dengan hasil perhitungan efektivitas sebesar 76,3%. Hal tersebut diperoleh dari indikator ketepatan sasaran kebijakan dalam kategori kurang efektif dan pencapaian tujuan kebijakan dalam kategori sangat efektif. Adapun rekomendasi yang dapat dilakukan saat ini adalah dengan terus melakukan sosialisasi serta pendampingan kepada pelaku usaha dan mengoptimalkan peran DPMPTSP Kabupaten / Kota. Saran yang dapat diberikan adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus lebih tegas dalam melakukan pengawasan serta memberikan sanksi kepada para pelaku usaha yang belum sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan khususnya terkait perizinan yang belum terintegrasi melalui sistem OSS dan dinas terkait sebaiknya melakukan tugasnya sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan agar kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Actions (login required)

View Item