Iswinarno Setia Aji , 3312415027 (2019) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN HIBURAN DI KABUPATEN DEMAK (STUDI KASUS: PENYELENGGARAAN HIBURAN KARAOKE DI KABUPATEN DEMAK). Under Graduates thesis, UNNES.

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Terbitnya suatu kebijakan umum merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah publik (public issues) yang terdapat di dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Demak Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Hiburan, khususnya penyelenggaraan hiburan karaoke di Kabupaten Demak; (2) mengetahui kendala dalam pengimplementasian Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Demak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif., yang menghasilkan data yang bersifat diskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Demak belum berjalan dengan baik, ada beberapa kekurangan dalam tahapan implementasi kebijakan penyelenggaraan hiburan di Kabupaten Demak, khususnya dalam penyelenggaraan hiburan karaoke. (2) Ada beberapa permasalahan dalam tahapan implementasi Perda Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018, permasalahan itu berupa: a) komunikasi antar SKPD pelaksana Perda Nomor 11 Tahun 2018 kurang berjalan dengan baik, b) terbatasnya sumberdaya yang ada seperti sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya fasilitas, c) lemahnya penegakan hukum Perda Nomor 11 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Demak. Saran yang diajukan peneliti adalah: (1) Pemerintah Kabupaten Demak perlu melakukan evaluasi pelaksanaan antar SKPD terkait, seperti Dinas Pariwisata dan Satpol PP harus melakukan koordinasi, agar tidak adanya lempar tanggung jawab dalam pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2018. (2) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) perlu melakukan penambahan anggaran, personil, dan fasilitas dalam pelaksanaan Perda, hal ini akan menyangkut kepada semua operasional penegakan Perda Nomor 11 Tahun 2018. (3) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan lembaga penegak hukum lainnya, dalam melaksanakan penegakkan hukum agar tidak melakukan tebang pilih bagi pelanggar Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Demak

Actions (login required)

View Item