DIVANA ASSYIFADARI , 3312414081 (2019) KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA OLEH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH (Studi kasus : Perubahan Puri Maerokoco. Under Graduates thesis, UNNES.

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

PT. PRPP Jawa Tengah adalah sebuah BUMD Provinsi Jawa Tengah yang memiliki badan hukum Perseroan Terbatas. Karena PT. PRPP merupakan BUMD, maka pemegang saham terbesar adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah mengatur kebijakan publik terkait PT. PRPP dan PT. PRPP harus memberikan memberikan deviden kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu jika memang kondisi PT. PRPP sudah layak / memilik keuntungan baru ada kewajiban untuk memberikan keuntungan. Walaupun lahan PT. PRPP masih sengketa tetapi tidak mempengaruhi dalam pemberian deviden. PT. PRPP Jawa Tengah mengelola objek pariwisata PRPP dan Puri Maerokoco yang sekarang disebut dengan Grand Maerakaca. Rumusan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kebijakan pengembangan pariwisata, studi kasus perubahan Puri Maerokoco menjadi Grand Maerakaca? (2) Bagaimana startegi perubahan Grand Maerakaca? (3) Bagaimana sistem pengelolaan Grand Maerakaca Taman Wisata Budaya Jawa Tengah?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Jenis sumber yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang meliputi teknik reduksi data, penyajian data dan kesimpulan data. Hasil penelitian menunjukan hasil bahwa: (1) Perubahan konsep dari Puri Maerokoco menjadi Grand Maerakaca berhasil karena setelah dilakukan perubahan berupa pengembangan, penambahan obyek baru dan juga perbaikan seperti seperti perbaikan anjungan yang rusak, jumlah pengunjung mengalami peningkatan yang signifikan. Setelah dilakukan perubahan dan pengelolaan secara baik, baik perubahan sarana, perbaikan fasilitas dan lainnya, jumlah wisatawan terus meningkat. (2) Sistem pengelolaan yang dulu kurang begitu diperhatikan, setelah dilakukan perubahan konsep dilakukan perombakan penuh dalam penataan dan penambahan fasilitas untuk menarik minat pengunjung (3) PT. PRPP selaku pengelola Grand Maerakaca yang merupakan BUMD Jawa Tengah wajib memberikan deviden kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. PT. PRPP selaku pengelola Grand Maerakaca memiliki kewajiban memberika deviden ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu jika memang kondisi PT. PRPP sudah layak / memilik keuntungan baru ada kewajiban untuk memberikan keuntungan. Walaupun lahan PT. PRPP masih sengketa tetapi tidak mempengaruhi dalam pemberian deviden. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 pasal 9 Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi vii Pembangunan (PT. PRPP) mendapatkan sebesar Rp.39.252.200.000 dari modal dasar sebesar Rp. 50.000.000.000. (4) PT. PRPP merupakan BUMD milik Provinsi dan Kabupaten Kota jadi bentuk pertanggung jawabannya melalui rapat umum pemegang saham, yang setiap tahun kita selenggarakan di dalam RUPS. Semua kegiatan progam yang dilaksanakan 1 tahun ke belakang dan rencana progam 1 tahun ke depan yang akan dilaksanakan, di laporkan dan informasikan ke pemegang saham melalui RUPS (rapat umum pemegang saham). Pemerintah tidak terlalu berperan penuh terhadap Grand Maerakaca karena PT. PRPP memiliki rumahnya sendiri. Dalam pengelolaan Grand Maerakaca anatara pihak pengelola dengan pemerintah menerapkan Model Delebiratif. peran analis kebijakan hanya menjadi fasilitator agar masyarakat dapat menemukan sendiri keputusan kebijakan yang akan diambil. Pada dasarnya pihak pengelola Grand Maerakaca mengatur semuanya secara sendiri tetapi dalam proses berkembangnya tetap memerlukan ijin dari pemerintah. (5) Walaupun PT. PRPP selaku pengelola Grand Maerakaca terus mengalami keuntungan sejak 2015, jumlah wisatawan dan pendapatan Grand Maerakaca juga terus meningkat. Tetapi PT. PRPP belum bisa memberikan deviden kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Karena masih memiliki kerugian komulatif yang dialami selama Grand Maerakaca belum berkembang. Pada tahun 2019 PT. PRPP sudah akan mulai membayarkan deviden kembali ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah karena sudah bisa menutupi kerugian komulatifnya. Saran yang diajukan peneliti adalah untuk pihak pengelola walaupun Grand Maerakaca sudah berkembang cukup bagus dan memiliki inovasi – inovasi baru. Kepada pihak Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah, Sebaiknya pemerintah memberikan kontribusi penuh kepada wisata yang cukup potensial untuk berkembang seperti Grand Maerakaca.

Actions (login required)

View Item