Muhrizal Hikam , 3301415050 (2019) SERTIFIKASI HAK MILIK ATAS TANAH SEBAGAI WUJUD KESADARAN HUKUM DI DESA PRAWOTO KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI. Under Graduates thesis, UNNES.

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Kesadaran masyarakat terhadap peraturan atau hukum sangatlah penting, selain untuk menjaga kepentingan individu atau kelompok juga menjamin terwujudanya kehidupan masyarakat yang adil dan makmur sesuai sila ke lima Pancasila. Termasuk kesadaran hukum masyarakat terhadap sertifikasi hak milik atas tanah hendaknya tidak hanya dipahami semata, akan tetapi juga sangatlah perlu dilaksanakan atau dijalankan oleh masyarakat khususnya di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dengan tujuan untuk menjaga hak-hak mereka terhadap tanah yang ia miliki atau kuasai. Tujuan penelitian ini mengetahui bagaimana motivasi masyarakat untuk mensertifikatkan tanah dan bagaimana tata-cara atau langkah dalam mensertifikatkan tanah pertama kali serta faktor penghambat yang mempengaruhi masyarakat dalam mensertifikatkan tanah yang mereka miliki ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. Objek penelitian meliputi masyarakat Desa Prawoto selaku (pemilik tanah), perangkat Desa Prawoto, tokoh masyarakat, dan pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Sedangkan untuk teknik yang digunakan dalam menganalisis data ialah dilakukan secara induktif, dimulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara observasi atau pengamatan langsung, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap sertifikasi hak milik atas tanah di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati masih kurang. Adapun indikator kesadaran masyarakat terhadap hukum atau aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari seberapa besar pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan prilaku hukum yang dipahami atau dijalankan oleh masyarakat. Dimana kesadaran terhadap hukum dianggap rendah apabila hanya mengetahui tentang aturan-aturan dan isi hukum saja. Sedangkan kesadaran terhadap hukum dianggap tinggi apabila tidak sebatas hanya mengetahui saja, melainkan sudah berperilaku sesuai dengan hukum. Namun dalam realitasnya di Desa Prawoto kesadaran hukum terhadap sertifikasi hak milik atas tanah belum bisa dikatakan tinggi. Hal ini dikarenakan masyarakat Desa Prawoto yang memiliki tanah maupun bangunan belum memiliki sertifikat hak milik atas tanah. Sedangkan untuk bukti kepemilikan atas tanah atau bangunan yang mereka miliki hanya sebatas SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atau biasanya masyarakat Desa Prawoto menyebutnya dengan nama Tumpi. Itu pun bukan atas nama mereka melainkan masih tertera nama kakek atau nenek mereka. Adapun motivasi adanya masyarakat mensertifikatkan tanah yang mereka miliki ialah untuk mempermudah mereka meminjam uang di bank dan untuk mendirikan suatu usaha. Sedangkan untuk faktor penghambat masyarakat dalam mensertifikatkan tanah yang mereka miliki atau dikuasai yaitu faktor ekonomi karena mahalnya biaya untuk mendaftarkan tanah, kerumitan dalam proses mensertifikatkan tanah yang banyak tidak diketahui oleh masyarakat, kenyamanan dari masyarakat dengan cukup mempunyai SPPT atau Tumpi yang menurut pandangan mereka telah membuktikan kepemilikan tanahnya. Saran, perlu adanya tindakan tegas dari pihak pemerintah Desa Prawoto untuk lebih gencar lagi mengajak masyarakat untuk bisa menjalankan dengan betul tidak hanya pemahaman semata terhadap aturan hukum sertifikasi hak milik atas tanah, yang bertujuan menjamin hak-hak mereka atas suatu tanah. Sedangkan untuk masyarakat Desa Prawoto hendaknya lebih yakin dan mampu menerima dan menjalankan dengan sepenuh hati program atau aturan yang dibuat oleh pemerintah sehingga pelaksanaan program-program baik dari pemerintah pusat, daerah, dan pemerintah Desa Prawoto sendiri dapat berjalan dengan baik dan mampu dilaksanakan dengan sukses di masyarakat terkhusus program sertifikat hak milik atas tanah (Prona atau PTSL dan SMS (Sertifikat Masal Swadaya)). Selain itu usaha baik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pati harus tetap semangat, pantang menyerah dalam mensosialisasikan pentingnya bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat hak milik ke berbagai masyarakat desa di Kabupaten Pati lebih khususnya di Desa Prawoto.

Actions (login required)

View Item