Wahyu Pratama Aji Saputra , 3301415041 (2019) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KOTA SALATIGA. Under Graduates thesis, UNNES.

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Anak merupakan potensi yang sangat penting bagi suatu bangsa, oleh karena itu penting untuk memberikan perlindungan terhadap anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap anak yaitu dengan dikeluarkanya Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak (KLA) melalui Permen PP dan PA No. 13 Tahun 2011. Kebijakan ini selanjutnya dilaksanakan oleh tiap-tiap kabupaten/kota yang ada di Indonesia, termasuk Kota Salatiga dibawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Salatiga (2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Salatiga. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan analisis model Cresswell dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) mengorganisasikan data; (2) membaca dan membuat memo; (3) mendeksripsikan, mengkalsifikasi dan menafsirkan data menjadi kode dan tema; dan (4) menyajikan dan memvisualisasikan data. Hasil penelitian menunjukan bahwa, komunikasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Salatiga dilakukan melalui pengadaan sosialisasi tentang penyelenggaran KLA di Kota Salatiga. Sumber daya dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan KLA sudah mencukupi baik dari segi SDM maupun anggaran. Komitmen dari Pemerintah Kota Salatiga ditunjukan dengan dilaksanakannya tahap-tahap implementasi kebijakan secara konsisten. SOP yang digunakan mengacu pada Permen PP dan PA No. 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan KLA, sementara struktur organisasi pelaksana kebijakan diatur berdasarkan susunan struktur Gugus Tugas KLA Kota Salatiga yang bersifat ringkas dan fleksibel. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA ini, yaitu anggaran yang terbatas, belum optimalnya koordinasi komunikasi antara para pelaksana kebijakan, kehidupan sosial masyarakat yang individualis, peran forum anak yang belum optimal dan rendahnya komitmen dari sebagian pelaksana kebijakan. Saran yang diberikan dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Kota Salatiga diharapkan dapat lebih meningkatkan koordinasi komunikasi untuk menghindari terjadinya kesalahan maupun kekurangan dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Salatiga.

Actions (login required)

View Item