Mira Karina Justicia, 3301414117 (2019) IMPLEMENTASI ASAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PELAYANAN E-KTP DAN KARTU KELUARGA DI KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS. UNSPECIFIED thesis, UNNES.

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Implementasi, Asas Good Governance, Pelayanan Publik Tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan pemerintahan di Indonesia saat ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat, selain adanya pengaruh globalisasi. Pola lama penyelenggaraan pemerintah, kini sudah tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan ini merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspons oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Dalam rangka pelaksanaan asas good governance pemberian pelayanan kepada masyarakat secara transparan, mudah, murah dan cepat sangat diperlukan. Fakta yang ada menunjukkan bahwa masih ada instansi pemerintah yang proses pelayanannya belum efektif dan efisien bahkan kualitas sumber daya manusianya belum memadai. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. bagaimanakah implementasi asas transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan E-KTP dan Kartu Keluarga di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, 2. apa saja yang menjadi faktor penghambat implementasi asas transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan E-KTP dan Kartu Keluarga di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Kantor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Jalan Raya Kudus Jepara. Informan dalam penelitian ini adalah Camat Kaliwungu, Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Kaliwungu, staff pelayanan umum, dan masyarakat pemohon pelayanan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diolah serta diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi untuk pengecekan keabsahan data. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah interaksi fungsional, yang berpangkal dari empat kegiatan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Keterbukaan atau transparasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Kaliwungu dilakukan dengan cara terbuka dalam memberikan informasi terkait pelayanan kependudukan di Kecamatan Kaliwungu. Pemberian informasi dilakukan dengan cara sosialisasi prosedur/persyaratan pelayanan. Akuntabilitas/pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan terkait pelayanan di Kantor Kecamatan Kaliwungu adalah para petugas pelayanan kependudukan bekerja dengan tanggungjawab, berusaha semaksimal mungkin melayani masyarakat yang datang mengurus permohohan pelayanan kependudukan. (2) faktor penghambat implementasi asas transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan e-KTP dan Kartu Keluarga di Kantor Kecamatan Kaliwungu dari dalam adalah jaringan komputer yang trouble. Sedangkan hambatan dari luar adalah kurang pahamnya masyarakat mengani persyaratan yang diperlukan untuk mengurus keperluan di Kantor Kecamatan Kaliwungu. Secara umum disarankan untuk mengatasi masalah jaringan internet komputer yang trouble, sebaiknya pihak kecamatan langsung berkomunikasi dengan penyedia layanan internet untuk ditingkatkan lagi guna kelancaran pelayanan di kecamatan dan melaporkan kepada Kemendagri terkait jaringan yang sering mengalami gangguan.

Actions (login required)

View Item