Warsinah, 3114000031 (2005) Sikap dan Pandangan Politik Panglima Besar Soedirman Terhadap Pemerintah Republik Indonesia Pada Masa Kabinet Syahrir dan Munculnya Peristiwa 3 Juli 1946 (Sebuah Tinjauan Historis). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (Sikap dan Pandangan Politik Panglima Besar Soedirman Terhadap Pemerintah Republik Indonesia Pada Masa Kabinet Syahrir dan Munculnya Peristiwa 3 Juli 1946 (Sebuah Tinjauan Historis).) - Published Version Download (383kB) | Preview

Abstract

Pergolakan revolusi nasional Indonesia dimulai sejak diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun dalam perjuangan revolusi nasional Indonesia tersebut terjadi perpecahan dan perbedaan strategi atau taktik dalam menghadapi kolonialisme Belanda yang ingin menguasai kembali tanah air Indonesia. Dua aliran atau faham politik yang terkuat pada waktu itu ialah alam pikiran Sutan Syahrir-Amir Syarifuddin yang menjalankan politik damai atau perundingan dan alam pikiran Tan Malaka yang lebih menginginkan politik perjuangan bersenjata dengan propaganda “kemerdekaan 100%”. Hal ini sangat menyulitkan posisi Panglima Besar Soedirman pada saat itu, dimana disatu sisi ia mempunyai pandangan yang sama dengan Tan Malaka yaitu tidak mau berkompromi dengan pihak musuh namun disisi lain sebagai seorang Panglima Besar ia harus bersikap loyal terhadap pemerintah RI. Dalam keadaan demikian timbul sikap ambivalensi (kemenduaan) Panglima Besar Soedirman terhadap dukungannya kepada Tan Malaka dan loyalitasnya terhadap pimpinan tertinggi APRI Soekarno. Sebagai puncak dari adanya perbedaan pandangan politik tersebut maka terjadilah peristiwa coup d’etat pada tanggal 3 Juli 1946. Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah Bagaimana pandangan politik Panglima Besar Jenderal Soedirman terhadap pemerintah Republik Indonesia dalam penyelesaian kolonialisme di Indonesia? Bagaimana proses terjadinya Peristiwa 3 Juli 1946? Bagaimanakah sikap dan pandangan politik Panglima Besar Soedirman dalam kaitannya dengan Peristiwa 3 Juli 1946? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan politik Panglima Besar Jenderal Soedirman terhadap pemerintah Republik Indonesia dalam penyelesaian kolonialisme di Indonesia, untuk mengetahui proses terjadinya Peristiwa 3 Juli 1946 dan untuk mengetahui sikap dan pandangan politik Panglima Besar Soedirman dalam kaitannya dengan Peristiwa 3 Juli 1946. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sejarah (historical method) yang terdiri dari empat tahap yaitu: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa antara Panglima Besar Soedirman dengan pemerintah PM. Syahrir terdapat perbedaan pandangan politik dalam hal menghadapi kolonialisme Belanda. Panglima Besar Soedirman lebih menginginkan politik perjuangan bersenjata yang sejalan dengan politik Tan Malaka, sedangkan PM. Syahrir lebih menginginkan politik perundingan/diplomasi. Namun demikian pada dasarnya diantara keduanya terdapat persamaan tujuan yaitu sama-sama ingin memenangkan revolusi nasional Indonesia. Adanya perbedaan pandangan politik itulah yang juga melatarbelakangi terjadinya peristiwa kudeta pada tanggal 3 Juli 1946. Proses terjadinya Peristiwa kudeta tersebut didahului dengan penculikan terhadap PM. Syahrir yang menyebabkan ditangkapnya tokoh-tokoh PP dan akhirnya terjadilah Peristiwa 3 Juli 1946. Peristiwa tersebut sangat menyulitkan posisi Panglima Besar Soedirman, apalagi dalam peristiwa tersebut namanya ikut terkait. Oleh karena itu Jenderal Soedirman harus mengambil sikap tegas supaya tidak terjadi perpecahan dalam tubuh tentara. Oleh karena itu ia menyatakan bahwa dirinya bersikap netral terhadap peristiwa 3 Juli 1946 tersebut. Soedirman tidak setuju dan tidak mendukung peristiwa tersebut karena hal itu tidak sesuai dengan sikap Jenderal Soedirman. Meskipun terdapat persamaan pandangan politik antara pihak oposisi dengan Jenderal Soedirman tetapi Soedirman tidak sampai menginginkan untuk menggulingkan kepemimpinan Soekarno-Hatta. Dan setelah peristiwa itu Soedirman lebih bersikap loyal terhadap Pemerintah RI, yaitu mendukung Kabinet Syahrir dalam melakukan diplomasi. Sikap ini diambilnya demi keutuhan komando TKR dan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Actions (login required)

View Item