Febrinita Dwi Istyaningrum, 3114000029 (2005) Peran ABRI Sebagai Kekuatan Sosial Politik Pada Masa Orde Baru (1966-1997). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (Peran ABRI Sebagai Kekuatan Sosial Politik Pada Masa Orde Baru (1966-1997).) - Published Version Download (330kB) | Preview

Abstract

Bangsa Indonesia menyadari bahwa TNI yang terbentuk dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat mempunyai arti penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. ABRI lahir dan dibentuk oleh rakyat Indonesia ditengah-tengah perjuangan nasional dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan bangsa asing. ABRI lahir sebagai pejuang dan kemudian sebagai prajurit, bertekad untuk hidup dan mati dengan negara proklamasi 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila sehingga keselamatan bangsa dan negara merupakan tugas dan tanggung jawab ABRI. Sesuai dengan latar belakang yaitu Peran ABRI Sebagai Kekuatan Sosial Politik pada Masa Orde Baru (1966-1997), maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejrah terbentuknya ABRI, perkembangan Dwifungsi ABRI, dan peran ABRI dalam bidang sosial politik pada masa Orde Baru. Manfaat penelitian ini adalah menambah pengetahuan dan wawasan tentang sejarah ABRI, mengetahui perkembangan Dwifungsi ABRI, mengetahui peran ABRI dalam bidang sosial politik pada masa Orde Baru. Dalam mengkaji permasalahan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian historis dengan tahap-tahap yaitu heuristik, kritik sumber, intepretasi, dan historiografi. Sedangkan yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah sumber kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa sejarah perkembangan ABRI berawal dari lahirnya Badan Keamanan Rakyat (BKR) tanggal 22 Agustus 1945. Kemudian menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada tanggal 5 Oktober 1945, diubah lagi namanya menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Tanggal 26 Januari 1946, TKR diubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) dan tanggal 3 Juni 1947 TRI diubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Istilah ABRI lahir ketika penyatuan angkatanangkatan dan kepolisian kedalam satu wadah melalui sebuah Surat Keputusan Presiden No. 225/Plt Tahun 1962. Perkembangan Dwifungsi ABRI diawali dengan banyaknya kekosongan dalam pemerintahan sipil pasca proklamasi kemerdekaan, sehingga dari inisiatif para pemimpin militer pada saat itu diusulkan untuk diisi oleh golongan militer. Kemudian rapuhnya pemerintahan sipil dibawah Presiden Soekarno dalam menyikapi perubahan cara pandang golongan militer sehingga terjadi ketidaksesuaian pendapat antara golongan pemerintah dengan golongan militer. Puncaknya pada masa Orde Baru, peran tersebut mendapat legitimasi dan legalisasi menjadi pedoman dan langkah bagi militer untuk terjun dalam bidang diluar militer seperti ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Peran sosial politik ABRI salah satunya dalam bidang ideologi adalah dengan memasyarakatkan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila (P-4). Namun peranan tersebut tidak seluruhnya diamalkan dan dijalankan oleh semua prajurit ABRI. Namun sebagian tidak mendapatkan kesempatan yang lebih maupun hanya menjalankan tugas seharihari sebagai seorang prajurit yang patuh pada atasan. Saran yang penulis ingin sampaikan kepada para pembaca adalah agar menjadi tambahan wawasan, pengetahuan, dan informasi yang bersifat kepustakaan mengenai Peran ABRI Sebagai Kekuatan Sosial Politik pada Masa Orde Baru (1966-1997). Bagi para mahasiswa diharapkan dapat menjadi tumpuan dalam mengontrol jalannya reformasi yang sedang digalakkan ditubuh ABRI sehingga menempatkan golongan militer pada peran dan fungsinya sebagaimana mestinya yaitu mengawal bangsa dan negara mewujudkan reformasi total dan mempertehankan keamanan negara.

Actions (login required)

View Item