ROMAULY FERBIANA S, 3312413045 (2017) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN MASYARAKAT. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (662kB) | Preview

Abstract

Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Bekasi yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersamaan dan terkoordinasi. Penanganannya selama ini cenderung parsial. Penduduk miskin di Kabupaten Bekasi di kategorikan dalam Perda No.10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang disingkat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan salah satu tujuannya adalah melepaskan mereka dari jerat kemiskinan. Selain itu pengkategorian ini untuk membantu menentukan arah kebijakan pengentasan kemiskinan sesuai dengan kebutuhan daerah-daerah yang ada di Kabupaten Bekasi. Atas dasar tersebut, penelitian ini merumuskan permasalah sebagai berikut: 1).Bagaimana implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan masyarakat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dijalankan? 2).Apa faktor kendala dan pendukung dalam implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi? Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bekasi. Data dikumpulkan melalui: a). Wawancara, b).Observasi, dan c). Dokumentasi. Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi data. Data diolah secara kualitatif dan dianalisis untuk mendapatkan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bekasi dituangkan dalam berbagai jenis program kebijakan yang di laksanakan oleh jajaran SKPD terkait, penulis menyimpulkan program unggulan yang dianggap memiliki andil cukup besar yaitu: program infrastuktur dalam Rutilahu, dan program pemberdayaan masyarakat dalam Kelompok Usaha Mandiri. Dalam proses pelaksanaannya pemerintah Kabupaten Bekasi memiliki kualitas dan sumber daya pendukung yang baik, baik dari segi implementor maupun sumber daya alam dan ekonomi daerahnya. Faktor penghambat terbesar datang diantaranya dari masyarakat, kemudian belum terperincinya program, proses pelaksanaan, dan evaluasi penanggulangan kemiskinan dalam Perda yang didalamnya hanya memuat garis besar tujuan pengentasan kemiskinan dan masih sekedar dititipkan pada Perda penyelenggaraan kesejahteraan sosial,ketidakseragaman data warga miskin antar SKPD yang menyebabkan masih adanya salah sasaran program yang sedang berjalan. Simpulan dari penelitian ini adalah, implementasi dari proses pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan yang di jalankan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi masih dalam tahap bantuan sementara yang belum mampu mengurai masalah kemiskinan dan memanfaatkan secara maksimal keunggulan daerahnnya. Saran dalam penelitian ini adalah, pemerintah Kabupaten Bekasi seharusnya memiliki perda khusus terkait pengentasan kemiskinan dan memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas kemiskinan secara menyeluruh.

Actions (login required)

View Item