Liza Indrasari, 3312413024 (2017) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DI KABUPATEN JEPARA. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (294kB) | Preview

Abstract

Penanganan fakir miskin merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Jepara. Upaya yang dapat dilakukan untuk penanganan fakir miskin yaitu dengan merancang program-program yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dan menjadikan masyarakat mandiri dalam segi ekonomi. Sesuai dengan program penanganan fakir miskin tentu perlu adanya proses implementasi, maka penelitian ini bertujuan untuk (1). mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang penanganan fakir miskin di Kabupaten Jepara dalam menangani kemiskinan tahun 2016; (2). mengetahui apa sajakah faktor yang menghambat implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2014 tentang penanganan fakir miskin di Kabupaten Jepara Tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, metode observasi, metode dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu, Implementasi program penangan fakir miskin dilaksanakan oleh lintas sektor yang melibatkan 13 dinas atau badan pemerintah. Dinas-dinas beberapa berkaitan satu dengan yang lainnya dalam beberapa program. Implementasi dilaksanakan tidak hanya oleh dinas tetapi bantuan masyarakat dalam pelaksanaan di lapangan banyak membantu dinas dalam program-programnya. Implementsi berjalan baik dengan adanya kejelasan data dan informasi. Program yang diimplementasikan terkadang tidak dapat diberikan kepada seluruh masyarakat fakir miskin. Faktor yang menghambat proses implementasi banyak berasal dari masyarakat dan jumlah dana. Penghambat dalam program pendidikan lebih banyak akibat kurang sadarnya masyarakat untuk pentingnya pendidikan. Tidak terkecuali kondisi wilayah yang sulit dijangkau menghambat implementasi program. Saran, koordinasi yang baik antar dinas terkait sangat dibutuhkan. Mengingat penanganan fakir miskin merupakan masalah yang lintas sektoral. Kesepahaman antar pihak diperlukan untuk kelancaran proses implementasi. Penetapan kebijakan alokasi anggaran penanganan fakir miskin harus lebih memadai. Melakukan sosialisasi mengenai program kebijakan agar lebih dipahami oleh masyarakat.

Actions (login required)

View Item