Muhammad Bachrul A, 3312412072 (2017) RESISTENSI PEDAGANG KAKI LIMA LIAR TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (274kB) | Preview

Abstract

Kota Semarang Merupakan daerah yang menerapkan hukum terhadap keberadaan pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima mendapat perlindungan dari pemerintah, salah satunya dengan adanya Peraturan Daerah Kota Semarang No. 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Pasal 1 huruf F Peraturan Daerah Kota Semarang No. 11 Tahun 2000 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pedagang kaki lima adalah pedagang yang di dalam usahanya mempergunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan dan mempergunakan tempat usaha yang menempati tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah dan atau pihak lain. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: (1) Apakah faktor penyebab Resistensi Pedagang Kaki Lima di Jalan Kokrosono dan Pleburan. (2) Bagaimana bentuk-bentuk Resistensi Pedagang kaki Lima di jalan Kokrosono dan Pleburan terhadap kebijakan pemerintah Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Data diperoleh dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data diuji dengan teknik trianggulasi metode. Data dianalisis dengan model interaktif melalui langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) penyebab Resistensi Pedagang Kaki Lima di Jalan Kokrosono dan Pleburan. Penyebab terjadi karena kurangnya komunikasi antara pemerintah dan para pedagang kaki lima liar, sehingga yang diinginkan pedagang kaki lima mengenai tempat dagang tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah Kota Semarang. (2) bentuk-bentuk Resistensi Pedagang kaki Lima di jalan Kokrosono dan Pleburan terhadap kebijakan Pemerintah Kota Semarang sebagai berikut; a) tetap berjualan di tempat seperti biasa walaupun sudah ditertibkan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja, b) pedagang kaki lima liar yang tidak terima ditertibkan dengan secara paksa oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan aksi demonstrasi kepada Pemerindah .Kota Semarang, c) terkadang pedagang kaki lima liar melarikan diri dari petugas Satuan Polisi Pamong Praja pada saat hendak ditertibkan. Kesimpulan yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah a) faktor terjadinya resistensi pedagang kaki lima Kokrosono dan Pleburan tidak mendapatkan tempat relokasi yang diseiakan Pemerintah Daerah Kota Semarang. b) bentuk – bentuk resistensi pedagang kaki lima yaitu tetap berjualan atau bertahan di tempat yang dilarang oleh Pemerintah Kota Semarang dan melarikan diri dari petugas atau kucing – kucingan dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah a) perlu adanya komunikasi antara pedagang kaki lima dengan Dinas Pasar Kota Semarang agar tidak mengganggu ruang publik dan dapat ditata dengan rapih sesuai Perda yang ditetapkan. b) perlu adanya evaluasi Perda Kota Semarang No. 11 tahun 2000 serta keterlibatan pedagang kaki lima dalam menyampaikan aspirasi untuk terciptanya kesepakatan Pemerintah Kota Semarang dengan pedagang kaki lima Kokrosono dan Pleburan.

Actions (login required)

View Item