Dwi Purwanti, 3301413068 (2017) IMPLEMENTASI KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN WATES KABUPATEN KULON PROGO. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (260kB) | Preview

Abstract

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) merupakan pengganti dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan semangat otonomi daerah. Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) mengetahui kedudukan LPMK dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Wates Kabupaten Kulon Progo, 2) mengetahui implementasi fungsi LPMK sesuai dengan kedudukannya dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Wates Kabupaten Kulon Progo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Fokus penelitian yaitu kedudukan LPMK, implementasi fungsi LPMK, dan hambatan yang terjadi dalam meningkatkan pemberdayaan. Sumber data penelitian diperoleh dari pengurus LPMK, lurah dan warga, serta dokumen laporan kinerja LPMK, daftar identitas pengurus dan Perda No. 11 Tahun 2012 tentang LKK. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik interaktif. Validitas data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan LPMK yaitu sebagai mitra lurah dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penerapan fungsi LPMK dilakukan dengan cara 1) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan, 2) membantu aspek kualitas hasil pembangunan dan memfasilitasi pelayanan pemerintah kepada masyarakat, dan 3) menyusun rencana, melaksanakan dan melestarikan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif. Hambatan yang terjadi dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat yaitu kurangnya anggaran dana dari pemerintah daerah serta kesibukan pengurus LPMK. Saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: pengurus LPMK meluangkan waktu untuk melaksanakan fungsinya, memberikan stimulan, sosialisasi dan motivasi bagi warga untuk meningkatkan kemandirian. Masyarakat harus mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan dasar dalam pembangunan dan mengambil peran dalam pembangunan. Warga menetapkan pola evaluasi yang jelas dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja LPMK.

Actions (login required)

View Item