Anisa Fitri Yuniasih , 3301413021 (2017) PENYELESAIAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN TERHADAP PEKERJA PASCA TIDAK BEROPERASINYA PABRIK ROKOK JAMBU BOL KABUPATEN KUDUS. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (355kB) | Preview

Abstract

Problem bahwa setelah Pabrik Rokok Jambu Bol Kabupaten Kudus tidak beroperasi pada tahun 2008 masih ada para pekerjanya yang belum mendapatkan penyelesaian dari perusahaan berupa uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak. Tujuan penelitian ini mengetahui status pekerja, penyelesaian kewajiban perusahaan terhadap pekerja dan peran pemerintah terkait pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap pekerja pasca tidak beroperasinya Pabrik Rokok Jambu Bol Kabupaten Kudus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Objek penelitian meliputi mantan pekerja Pabrik Rokok Jambu Bol Kudus, pengurus KSPSI dan pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kudus. Teknik analisis data menggunakan langkah meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status pekerja setelah tidak beroperasinya PR. Jambu Bol Kabupaten Kudus berbeda-beda, sebagian orang masih memiliki status sebagai pekerja meskipun kewajiban mereka sebagai pekerja sudah tidak dijalankan akan tetapi haknya ketika terjadi pemutusan kerja belum diberikan. Sebagian lagi sudah tidak memiliki status sebagai pekerja karena sudah mendapatkan uang pengganti hak oleh perusahaan meskipun jumlahnya tidak sesuai dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 dan ketetapan pengadilan No.54/2011/PHI.SMG akan tetapi sudah menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Undang-undang memang dibuat untuk dijadikan pedoman, tapi dalam pelaksanaannya apabila memungkinkan untuk musyawarah mufakat semua itu sah-sah saja, asal tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Penyelesaian kewajiban perusahaan masih belum bisa terpenuhi karena aset perusahaan belum terjual berkaitan dengan adanya masalah yang terjadi di dalam internal keluarga PR. Jambu Bol, proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sudah sesuai dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2004 karena telah melalui beberapa tahap, yaitu bipatrit, tripatrit (mediasi dan konsiliasi) dan dilanjutkan dengan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Hubungan Industrial yang sudah mencapai proses putusan namun nasib pekerja masih terkatung-katung karena belum ada penyelesaian yang jelas dari perusahan. Peran pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus sudah dijalankan sesuai dengan undang-undang, yaitu dengan menjadi lembaga yang menangani perundingan tripatrit. Saran penelitian : 1) Perusahaan seharusnya menerapkan kebijakan yang lebih terbuka, dengan melihat kinerjanya bukan kedekatan keluarga, sehingga ketika keluarga memiliki permasalahan hal tersebut tidak sampai berdampak pada kelangsungan perusahaan, 2) Pemerintah hendaknya memiliki progam antisipasi misalnya program peminjaman kredit usaha kepada perusahaan yang memiliki kesulitan keuangan agar perusahaan tidak sampai tutup atau berhenti beroperasi.

Actions (login required)

View Item