Firdaus Nuzula Rizki , 8111413302 (2017) DAMPAK DITETAPKANNYA PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH TERHADAP KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Penyusunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) biasanya dilakukan setelah terpilihnya seorang kepala daerah yang diwujudkan ke dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (SOTKPD). Perda itu baru diberlakukan setelah mendapat persetujuan dari Mendagri. Sebelumnya, pembentukan SKPD mengacu pada PP No 41 Tahun 2007 yang kini telah diubah menjadi PP No. 18/2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai konsekuensi dari pemberlakuan No. UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sesuai PP No. 18/2016 tersebut, pemerintah daerah diharuskan melakukan perampingan organisasi perangkat daerah paling lambat 19 Agustus 2016. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan Perda No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Permasalahan yang dikaji adalah dampak ditetapkannya Perda No. 9 Tahun 2016 terhadap kinerja SKPD dan perbedaan anggaran sebelum dan sesudah adanya perampingan SKPD. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Good Governance, teori Otonomi Daerah dan teori Perundang-Undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif hukum dengan jenis penelitian yuridis-sosiologis. Fokus penelitian pada dampak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terhadap kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan perbandingan angaran sebelum dan sesudah adanya perampingan SKPD di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sumber data menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, studi pustaka, dokumentasi, dan observasi. Data tersebut kemudian diperiksa keabsahannya melalui validitas data dengan teknik triangulasi dan menggunakan analisis data dengan interactive analisys models. Hasil penelitian menunjukan Dampak Ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah terjadinya perubahan pada jumlah SKPD yang mengakibatkan adanya perubahan pula pada sektor kuntitas jumlah pegawai, struktur organisasi di masingmasing SKPD, kemudian perubahan juga dirasakan pada kinerja SKPD akibat adanya peramingan tersebut dan yang terakhir adalah adanya perubahan pada anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akibat adanya perampingan SKPD tersebut.

Actions (login required)

View Item