Irma Nur Afni , 7101413202 (2017) AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI URUT SEWU KABUPATEN KEBUMEN. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (842kB) | Preview

Abstract

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan kesempatan yang besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahan dan mengelola berbagai sumber daya alam yang dimiliki secara mandiri, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Kebijakan ini memiliki konsekuensi pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya terhadap masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bimbingan teknis, pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa, dan pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Populasi penelitian ini adalah Bendahara Desa di Urut Sewu Kabupaten Kebumen. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik Probability Sampling dengan teknik Simple Random Sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian berjumlah 92 desa. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis data penelitian menggunakan analisis deskriptif dan regresi linear berganda dengan program SPSS versi 21. Hasil analisis deskriptif diketahui bahwa tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam kategori cukup baik, bimbingan teknis dalam kategori sedang, pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa dalam kategori paham, dan pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam kategori sangat tinggi. Secara parsial, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh bimbingan teknis (4,97%), pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa (9,18%), dan pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (14,21%). Disimpulkan bahwa bimbingan teknis, pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa, pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Saran yang dapat diberikan antara lain, pemerintah provinsi maupun kabupaten perlu meningkatkan bimbingan teknis yang diselenggarakan, pemahaman Bendahara Desa mengenai waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa sebaiknya perlu diimbangi dengan pelaksanaannya yang sesuai dengan peraturan, bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini jika akan melakukan penelitian dengan topik yang sama serta dapat memperluas lokasi penelitian menjadi satu kabupaten dengan menambah asisten peneliti untuk membantu mengumpulkan data penelitian. Indonesia’s Law Number 6 Year 2014 About the Village provides a great opportunity to manage the governance and manage the various natural resources owned independently, including the financial management and property of the village. This policy has consequences that village governments should be able to apply accountability principles in governance to account for their performance to the community. The aim of this study to determined the influence of technical assistance, understanding of village financial administration mechanism, and implementation of BPD monitory function on accountability of village financial management. The population of this study is the Village Treasurer in Urut Sewu Kebumen. Sampling technique used is Probability Sampling technique with Simple Random Sampling technique. The sample used in this study were 92 villages. Data collection using questionnaire. Analysis data using descriptive analysis and multiple linear regression with SPSS program version 21. The result of descriptive analysis is known that the level of accountability of village financial management in a good enough category, technical assistance in medium category, understanding of village finance administration mechanism in understand category, and implementation of BPD monitory function in very high category. Partially, village financial management accountability are influenced by technical assistance (4.97%), understanding of village finance administration mechanism (9,18%), and implementation of BPD monitory function(14,21%). It was concluded that technical assistance, understanding of village finance administration mechanism, implementation of BPD monitory function have an effect on accountability of village financial management. Suggestions can be given, among others, the provincial and district governments need to improve the technical assistance that is held, the understanding of the Village Treasurer about the timing of accountability report submission to the Headman should be balanced with the implementation in according of the rules, for the next researchers can use other variables that are not contained in this research if it will do research with the same topic and can expand the research location into one district by adding research assistant to help collect research data.

Actions (login required)

View Item