Ayudya Rahma Pratiwi , 8111413281 (2017) PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016 DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH (STUDI PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (550kB) | Preview

Abstract

PP 78 Tahun 2015 diharapkan masyarakat khususnya pekerja/buruh dapat menyelesaikan konflik dan dapat memberikan keadilan salah satunya terkait pemenuhan hak pekerja untuk mendapatkan upah yang layak. Namun sebagian besar buruh justru menolak adanya PP 78 Tahun 2015 terkait penetapan upah minimumnya, hal ini ditandai dengan adanya unjuk rasa diberbagai wilayah di Indonesia yang menganggap PP ini merugikan buruh serta sebaliknya sebagian besar pengusaha justru menyambut baik usulan tersebut. Dalam hal ini keterlibatan pengusaha, pekerja dan pemerintah sangat diperlukan dalam penetapan upah minimum untuk mengurangi adanya konflik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan PP No 78 tahun 2015 dalam penetapan UMK Tahun 2016 di Wilayah Provinsi Jawa Tengah serta kebijakan dan penyelesaian yang dilakukan Disnakertrans Prov. Jateng bagi perusahaan yang melanggar ketentuan UMK. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam penetapan UMK di wilayah Jawa Tengah terdapat ketidakseragaman kebijakan dalam penetapan upah minimumnya, disatu sisi 3 kabupaten yaitu Demak, Pati Dan Wonosobo menggunakan PP 78 Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 PP No. 78 Tahun 2015 penetapan upah minimum dihitung berdasarkan formula perhitungan Upah minimum dimana data inflasi dan pertumbuhan ekonomi dikeluarkan dan dihitung oleh BPS dan disisi lain 32 kabupaten/kota lainnya dalam penetapan upah minimum masih menggunakan kebutuhan hidup layak sebagai acuannya dengan melakukan survey kebutuhan hidup layak. Pengaruh Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 terhadap pelaksanaan UMK di Jawa Tengah yaitu dengan adanya PP tersebut seharusnya tidak ada pengusaha yang bilang tidak bisa membayar upah minimum karena perhitungan kenaikannya paling tinggi kurang lebih 8%. Kenyataannya pada tahun 2016 dari 22.374 perusahaan di Jawa Tengah ditemukan sebanyak 824 perusahaan tidak melaksanakan UMK. Untuk itu upaya yang dilakukan Disnakertrans jika pengawas mendapati adanya pelanggaran meliputi: preventive educative, represif non justicia, represif justicia. Namun sayangnya pada tahun 2016 tidak ada sanksi pidana yang dijatuhkan dari 824 perusahaan yang melanggar. Saran dari penulis diharapkan pengusaha taat membayar upah pekerjanya paling rendah sesuai upah minimum yang telah ditentukan pemerintah.

Actions (login required)

View Item