BELLA PURBANITA PUTRI HAPSARI , 8111413262 (2017) PERANAN PANWASLU KOTA YOGYAKARTA DALAM MENEGAKKAN KEPUTUSAN KPU NOMOR 123/KPTS/KPU TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE DI KOTA YOGYAKARTA. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (377kB) | Preview

Abstract

Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) merupakan perpanjangan dari Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai wewenang mengawasi jalannya pemilihan umum. Dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Nomor 123/Kpts/KPU/Tahun 2016 Panwaslu mempunyai tugas untuk mengawasi dan melaporkan atau merekomendasikan ke KPU jika terjadi pelanggaran selama jalannya kampanye. Berdasarkan hal ini tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui: (1) Peranan Panwaslu dalam menegakkan Keputusan KPU Nomor 123/Kpts/KPU/Tahun 2016; (2) Faktor pendukung dan faktor penghambat kinerja Panwaslu. Tinjauan kepustakaan dalam penelitian ini terdiri dari penelitian terdahulu; teori peranan; teori pengawasan; teori sistem hukum Lawrence M. Friedman; pengertian pemilihan umum; lembaga penyelenggara pemilihan kepala daerah.Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini di Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Umum.Menggunakan sumber data primer, data sekunder, dan dengan data tersier dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Teknik validitas data menggunakan triangulasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa (1) Peranan Panwaslu Kota Yogyakarta dalam menegakkan Keputusan KPU Nomor 123/Kpts/KPU Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye di Kota Yogyakarta belum berjalan secara optimal hal ini disebabkan masih banyak ditemukannya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat menjelang adanya pemilihan umum meliputi: 1) DPT: masih banyak DPT yang tidak sesuai; 2) Kampanye: masih banyak ditemukan adanya pelanggaran, terutama di pelanggaran APK. (2) Faktor pendukung dan faktor penghambat kinerja Panwaslu dalam menegakkan Keputusan KPU Nomor 123/Kpts/KPU Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye di Kota Yogyakarta, meliputi: a) Faktor pendukung: adanya dukungan dari seluruh jajaran pemerintahan dan instansi di Kota Yogyakarta serta masyarakat dari berbagai kalangan di Kota Yogyakarta.Simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan ini yaitu Peranan Panwaslu Kota Yogyakarta dalam menegakkan Keputusan KPU Nomor 123/Kpts/KPU Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye di Kota Yogyakarta belum berjalan secara optimal, karena masih terjadi banyak pelanggaran yang terjadi dan Faktor yang mempengaruhi kinerja Panwaslu sangat berpengaruh pada sukses dan tidaknya penyelenggaraan pemilu. b) Faktor penghambat yaitu : faktor SDM, anggaran, pembentukan Panwaslu dan faktor keterbatasan wewenang. Saran untuk Panwaslu untuk diberikan kewenangan tidak hanya sampai pada pelaporan saja melainkan sampai pada penindakan pelanggaran yang terjadi, dan untuk sifat kedudukan Panwaslu yang semula Ad Hoc menjadi bersifat tetap.

Actions (login required)

View Item