YUNIA INDAH SETIAWATI , 8111413241 (2017) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KOMUNAL MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM (Tinjauan Yuridis Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (460kB) | Preview

Abstract

Materi muatan dalam UUPA yaitu sumber daya alam (SDA) di mana peruntukan SDA tersebut dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Sebagai konsekuensi dari negara hukum yang berlandaskan Pancasila, maka UUPA harus mencerminkan asas pengayoman (perlindungan) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 12/ 2011. UUPA sebagai salah satu undang-undang yang mengatur tentang masyarakat hukum adat (MHA) beserta hak komunlanya yang mana memiliki kedudukan yang sama dalam pemenuhan hak-hak mereka. Namun, fenomena permasalahan yang melibatkan MHA masih sering terjadi di lapangan pemanfaatan SDA seperti deskrimiansi dan kriminalisasi akibat lemahnya perlindungan hukum yang diberikan. Selain itu, belum ada kesatuan aturan terkait MHA beserta hak-hak mereka juga menjadi pemicu konflik. Sebagaimana diketahui bahwa terdapat undang-undang lain yang juga mengatur masalah SDA, seperti UU No. 41/1999, UU No. 4/ 2009, UU No. 39/2014, dan UU No. 7/ 2004 dan kesemuanya tidak menunjukkan kesatuan terkait MHA dan hak komunlanya sebagaimana dalam UUPA Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konsep(conseptual approach)dengan sumber utama penelitian dari studi pustaka, yaitu undangundang, buku, jurnal, makalah, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat bentuk perlindungan preventif dan represif yang terlihat dalam beberapa pasal. Selain itu, tolok ukur pelrindungannya juga bisa dilihat dari harmonisasi undang-undang sektoral lain bidang SDA terhadap UUPA beserta asas-asas hukum yang ada dan beberapa menunjukkan disharmonisasi hukum terhadap UUPA yang mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dan memengaruhi perlindungan hukum bagi MHA. Simpulannya adalah meski UUPA mengatur perlindungan hukum, UU sektoran SDA tidak menunjukkan kesatuan hukum sehingga mengakibatkan lemahnya perlindungan hukum. Untuk itu, dipelrukan adanya langkah serius bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem hukum yang ada.

Actions (login required)

View Item