Putri Dewi Anjani , 8111413198 (2017) PENGALIHAN STATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAERAH SEBAGAI KONSEKUENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan daerah memasuki era baru ketika UU No. 32/2004 digantikan dengan UU No. 23/2014, dapat kita lihat salah satu perbedaannya, perihal pembagian urusan pemerintahan. Dan akibat perubahan kebijakan tersebut terdapat konsekuensi yang mempengaruhi hubungan pusat dan daerah di Indonesia. Perubahan tersebut salah satunya adalah adanya pengalihan urusan dari Kabupaten/Kota ke Pusat dan Kementerian, seperti halnya pengalihan P3D di beberapa urusan pemerintahan. Dalam hal ini urusan status kepegawaian PNS Daerah yang menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Pengalihan status kepegawaian ini merupakan hal baru dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga tidak lepas dari berbagai permasalahan baik berupa hambatan dan mekanisme pengalihan atau pelaksanaan teknisnya. Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui mekanisme pelaksanaan kebijakan pengalihan status PNS daerah menjadi PNS Pusat atau Kementerian sesuai dengan amanat UU No. 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah, (2) Mengetahui hambatan atau kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kebijakan pengalihan status kepegawaian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pengalihan status PNS Daerah khususnya di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sejauh ini masih dalam proses pengalihan, belum clear sepenuhnya. Sebab banyak hambatan atau kendala yang dijumpai dalam proses pelaksanaanya. Salah satunya adalah ditemukan banyaknya ketidaksesuaian data antara data inventarisir dengan data yang diusulkan. Simpulan dari penelitian ini yaitu pelaksanaan pengalihan status PNS Daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sejauh ini masih dalam proses pengalihan. Hal tersebut sudah melebihi tenggang waktu yang telah diamanatkan UU No. 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan karena banyak kendala yang dijumpai. Adapun saran dari penelitian ini yaitu pemerintah sebagai pemangku kewenangan lebih memperhatikan lagi legal standing dalam proses pengalihan status PNS serta lebih teliti dalam mengolah data agar tidak ada lagi masalah ketidaksesuaian data.

Actions (login required)

View Item