WAHYU ADI WIDAGDO , 8111413169 (2017) PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERHADAP PEMALSUAN MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 (Studi Kasus Pemalsuan Merek EIGER Di Kota Semarang). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Produk dari EIGER banyak dipalsukan, seperti sandal dan tas yang dipalsukan dan sulit untuk dibedakan antara produk barang asli EIGER milik PT Eigerindo Multi Produk Industri atau barang tiruan/palsu. Di Kota Semarang banyak dijumpai pedagang yang menjual barang dengan merek dagang EIGER yang disangka palsu atau bukan merupakan produk EIGER dari PT Eigerindo Multi Produk. Permasalahan yang dibahas yaitu (1) bagaimana perlindungan pemegang hak atas merek EIGER terhadap pemalsuan merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ?, serta (2) bagaimana upaya pemerintah dalam penyelesaian permasalahan pelanggaran merek EIGER terhadap pemalsuan merek di Kota Semarang ? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber, dan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif: Pengumpulan data, Reduksi data, Display data, dan Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menujukkan bahwa (1) Perlindungan hukum pemegang hak atas merek EIGER belum efektif karena terdapat faktor yang menjadi kendala. (2) Kendala dalam permasalahan ini adalah dari faktor pemilik merek yang belum melakukan upaya hukum, budaya masyarakat yang terbiasa mengkonsumsi barang palsu dan sifat delik pada Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Pemerintah dalam menanggapi permasalahan merek sudah efektif dengan beberapa upaya yang telah dilakukan baik secara preventif dan represif. Simpulan dari (1) Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek EIGER berdasarkan permalsuan merek EIGER di Kota Semarang masih belum mendapatkan perlindungan secara efektif dikarenakan dari pihak pemilik sekaligus pemegang hak atas merek EIGER belum melaporkan kepada pihak yang berwenang. (2) Kendala yang dihadapi dalam perlindungan pemegang hak atas merek terhadap pemalsuan merek EIGER di Kota Semarang adalah dari faktor pemerintah, Undang-Undang, dan masyarakat dan budaya. Upaya pemerintah dalam melindungi pemilik dan pemegang hak atas merek dari pelanggaran merek sudah efektif dibuktikan dengan pembaharuan Undang-Undang Merek dan sosialisasi. Pemegang hak atas merek EIGER seharusnya melapor kepada pihak yang berwenang. Masyarakat harus merubah cara pandang menjadi masyarakat yang anti produk palsu dan anti pembajakan.

Actions (login required)

View Item