MAR-A NISHFA KURNIA , 8111413107 (2017) TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PELAKSANAAN MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN KEPENTINGAN DI DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial memerlukan tata cara menuntut perundang-undangan yang berlaku agar dapat menciptakan suasana kemantapan, ketertiban, sehingga terwujud penyelesaian perselisihan yang efektif, efisian, murah dan adil. Proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dibagi dalam dua tahap yaitu tahap penyelesaian diluar pengadilan dan di dalam pengadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui. 1) Bagaimana pengaturan pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan kepentingan 2) Bagaimana pelaksanaan mediasi antara PT.Global Multi Pharmalab dengan PUK.F.Sp Farmasi dan Kesehatan reformasi 3) Bagaimana hambatan yang dialami mediator dalam menyelesaikan perselisihan kepentingan antara PT.GMP dengan PUK.F.Sp Farkes Reformasi Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian menggunakan metode yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yang berupa wawancara, dokumentasi, serta studi pustaka. Validitas data dilakukan dengan teknik triangulasi data dan analisis data menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian bahwa pengaturan pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan kepentingan menggunakan Undang-undang No.2 Tahun 2004. Pelaksanaan mediasi antara PT.Global Multi Pharmalab dengan PUK.F.Sp Farmasi dan Kesehatan Reformasi tidak sampai Perjanjian bersama dan belum sepenuhnya sesuai dengan UU No.2 Tahun 2004. Kendala yang dihadapi oleh mediator dalam menyelesaikan perselisihan kepentingan antara PT.Global Multi Pharmalab dengan PUK.F.Sp Farmasi dan Kesehatan Reformasi adalah tidak adanya keterbukaan antara para pihak, Pihak perusahaan diwakilkan HRD, terbatasnya kewenangan yang diatur undang-undang. Simpulan pelaksanaan mediasi di dinas tenaga kerja kota semarang belum sepenuhnya sesuai dengan UU no.2 tahun 2004. saran untuk mediator dinas tenaga kerja kota semarang melaksanakan mediasi sesuai undang-undang nomor 2 tahun 2004.

Actions (login required)

View Item