GUNTUR WASIAT , 8111413073 (2017) PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KONSUMEN TERHADAP MAINAN ANAK TIDAK STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) DI KOTA SEMARANG. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Mainan dan bermain merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran untuk menemukan identitas, membantu tubuh kuat, mempelajari sebab akibat, mengembangkan hubungan, dan mempraktekkan kemampuan mereka. Mainan selain untuk media hiburan, juga mempunyai peran mendidik. Mainan juga mengembangkan kemampuan fisik dan mental yang sangat berpengaruh terhadap pola pikir anak. Mainan modern adalah mainan yang memanfaatkan teknologi didalamnya, dan kini mainan tersebut banyak digemari oleh anak-anak. Mainan anak yang banyak beredar pada saat ini adalah mainan modern dan cenderung banyak memberikan dampak negatif. Juga banyak kemungkinan memiliki potensi bahaya bagi keselamatan dan kesehatan anak-anak. Selain itu produk mainan anak yang beredar di pasaran juga banyak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Dengan demikian anak sebagai konsumen merasa dirugikan, penjualan produk mainan anak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan penggunaan zat yang berbahaya dalam memproduksi mainan anak melanggar hak-hak konsumen dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana perlindungan hukum kepada konsumen terhadap mainan anak tidak Standar Nasional Indonesia (SNI) dan 2) Bagaimana pengawasan terhadap peredaran produk mainan anak tidak Standar Nasional Indonesia (SNI). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum kepada konsumen terhadap mainan anak tidak SNI dan untuk mengetahui pengawasan terhadap peredaran produk mainan anak tidak SNI. Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis sosiologis, dalam metode ini data primer diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Data sekunder di peroleh dari sumber kepustakaan serta dari responden yaitu konsumen mainan dan pelaku usaha mainan. Hasil dan pembahasan penelitian: (1). Perlindungan hukum kepada konsumen terhadap mainan tidak SNI belum maksimal dalam penegakkan hukumnya, ini dibuktikan dengan masih banyak beredarnya produk mainan yang tidak memenuhi standar di pasaran. Pengawasan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sudah relatif baik. (2). Pengawasan sudah dilakukan setiap bulan tetapi belum efektif, karena pengawasan tersebut untuk semua produk yang sudah wajib SNI. Pengawasan secara khusus untuk produk mainan belum dilaksanakan.

Actions (login required)

View Item