Lytha Dayanara , 8111413053 (2017) RELEVANSI SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM MODEL PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Relevansi sistem presidential threshold dalam model penyelenggaraan pemilihan umum serentak dan perspektif partai-partai politik tentang presidential threshold dalam pemilihan umum serentak adalah rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder adalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum, dan penelitian terdahulu.Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perspektif partai-partai politik dikelompok menjadi dua yakni partai yang mendukung dan partai yang tidak mendukung presidential threshold dalam pemilu serentak. Dasar utama partai politik yang mendukung karena sesuai dengan tujuan pemilu yakni menyederhanakan partai politik sehingga mendukung sistem presidensil. Sementara, dasar utama partai politik tidak mendukung presidential threshold dalam pemilu serentak yakni dengan “serentak” maka presidential threshold telah kehilangan relevansinya (2) Konsep pemilu serentak berdasarakan putusan MK Nomor 14/PUU-XI/ 2013 jika disandingkan dengan presidential threshold merupakan suatu hal yang tidak mungkin atau diluar rasional. Gagasan pemerintah menggunakan hasil pemilu legislatif 2014 dalam pemilu serentak sebagai presidential threshold dalam pemilu serentak 2019 tidak dapat diberlakukan karena politik sangat dinamis dan peta politik dapat berubah-ubah, sehingga presidential threshold dalam pemilu serentak telah kehilangan relevansinya.Penulis menyarankan pemerintah dan DPR segera membentuk Undang-Undang Pemilihan Umum Serentak dengan mengakomodir kebijakan tidak memberlakukan kembali presidential threshold dan apabila dalam hal pemilu serentak masih memberlakukan presidential threshold maka diperlukan materi yang mengakomodir rasionalitas pemberlakuan presidential threshold untuk mencegah konflik atau distorsi yang bermunculan ketika pesta demokrasi berlangsung.

Actions (login required)

View Item