Mangelek Sangap Alefdo Dodex , 8111413048 (2017) “Perlindungan Konsumen Terkait Harga Menu Makanan Yang Tidak di Cantumkan Pelaku Usaha Kuliner (Studi Usaha Kuliner di Kecamatan Gunungpati).”. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Semakin berkembangnya zaman, semakin tumbuh pula kejahatan- kejahatan yang menyimpang terjadi di masyarakat, tidak terkecuali kejahatan dalam hal usaha kuliner, hal itu jugalah yang membuat masyarakat menjadi lebih sensitif terhadap pelaku usaha kuliner. Tidak terlepas dari para pelaku usaha kuliner yang berada di kawasan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, banyak pelaku usaha kuliner yang tidak mencantumkan harga menu makanan. Permasalahan yaitu (1) Bagaimana perlindungan konsumen terkait harga menu makanan yang tidak di cantumkan pelaku usaha kuliner, (2) Bagaimana akibat hukum berupa sanksi yang terjadi kepada setiap pelaku usaha kuliner apabila tidak mencamtumkan harga menu makanan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan konsumen dan akibat hukum bagi pelaku usaha kuliner yang tidak mencantumkan harga menu makanan. Metode dalam penelitian ini yaitu kualitatif, pendekatan yuridis-empiris. Kuliner. Hasil penelitian bagaimana perlindungan konsumen bahwa konsumen sangat rentan mendapatkan kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha, Perlindungan yang diharapkan konsumen sendiri dari para pelaku usaha ternyata tidak sesuai dengan harapan mereka,tidak adanya bentuk pertanggungjawaban yang diberikan pelaku usaha pada saat konsumen komplain, Perlindungan terhadap Konsumen juga merupakan amanat Undang- Undang dasar 1945 “ setiap orang berhak atas pengakuan yang sama dihadapan hukum” (UUD 1945 Pasal 28 D ayat 1), tiga macam kelembagaan yang dapat berperan dalam perlindungan konsumen, yaitu a. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) b. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) c. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Hasil penelitian akibat diterima pelaku usaha dapat berupa teguran,peringatan,ditutup,izin uhasa berjualan, sanksi administratif dan sanksi pidana. Simpulan Penerapan perlindungan konsumen kenyataannya dalam hasil penelitian konsumen di Kecamatan Gunungpati belum terlindungi haknya. Hal ini dibuktikan bahwa masih banyak konsumen yang merasa dirugikan pelaku usaha kuliner. Fakta penelitian bahwa pelaku usaha kuliner di Kecamatan Gunungpati yang tidak mencantumkan harga menu makanan sama sekali tidak mendapat akibat hukum apapun baik sanksi ringan berupa teguran, penggusuran, penutupan hingga pencabutan izin usaha maupun sanksi keras berupa sanksi administratife dan sanksi pidana.

Actions (login required)

View Item