Nurul Hidayah , 8111413032 (2017) EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 043/G/2014/PTUN.SMG). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Hadirnya PTUN sebagai implementasi dari berdirinya negara hukum yang bertujuan memberikan pengawasan terhadap tindakan hukum pemerintahan dan memberikan perlindungan kepada perseorangan atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan karena dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. perlindungan tersebut melalui putusan PTUN yang bersifat inkracht dan dilaksanakan oleh pihak tergugat. Permasalahan yang dikaji yaitu: pelaksanaan putusan PTUN perkara No.043/G/2014/PTUN.SMG, kendala yang ada dalam pelaksanaan putusan perkara nomor 043/G/2014/PTUN.SMG dan aturan hukum, konsekuensi mengenai putusan PTUN yang tidak dilaksanakan oleh pihak tergugat. Landasan teori yang digunakan adalah teori negara hukum, teori sistem hukum Lawrence M. Friedmen teori kepatuhan, teori pengawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitian yuridis normatif. Sumber data terdiri dari data sekunder, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Validitas data menggunakan triangulasi dengan analisis data melalui model triangulasi sumber. Hasil penelitan: 1)perkara No.043/G/2014/PTUN.SMG belum sepenuhnya dilaksanakan oleh tergugat. 2)adanya perbedaan penafsiran dalam perda nomor 27 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Purworejo dan perbedaan penafsiran tentang pelaksanaan putusan. 3)pihak tergugat sudah mendapatkan konsekuensi hukum karena tidak melaksanakan putusan sesuai dengan pasal 116 UU No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Simpulan penelitian: 1)Ketua PTUN Semarang sudah melaksanakan pengawasan dan penggugat sudah mengajukan permohonan eksekusi sesuai dengan pasal 119, 116 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. pihak tergugat belum melaksanakan kewajiban melaksanakan putusan sebagaimana tertera dalam pasal 97 (9) UU No 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 2)belum terlaksananya putusan perkara No. 43/G/2014/PTUN.SMG karena ada perbedaan penafsiran. 3) pihak tergugat sudah mendapatkan konsekuensi seusai pasal 116 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Actions (login required)

View Item