PERAN PARTAI GOLKAR DALAM MENINGKATKAN KESADARAN POLITIK MASYARAKAT BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 10 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 83 TAHUN 2012


Chindy Astria Octaviana Hutagalung , 8111413007 (2017) PERAN PARTAI GOLKAR DALAM MENINGKATKAN KESADARAN POLITIK MASYARAKAT BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 10 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 83 TAHUN 2012. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

[thumbnail of 8111413007.pdf]
Preview
PDF - Published Version
Download (786kB) | Preview

Abstract

Kehidupan politik Indonesia ini dinamis dalam negara demokrasi. Peran partai politik tidak hanya saluran spirasi berbagai kelompok masyarakat dan bukan sebagai wahana untuk mengilustrasikan tuntunan keseluruha dalam demokrasi. Situasi saat ini dalam politik di Indonesia setelah terjadi masa-masa orde baru dan munculnya rezim perubahan dalam sistem politik banyak kehadiran partai baru. Sementara itu tiap partai mempunyai kepentingan, tujuan, keinginan, dan berkerjasama untuk mempengaruhi kebijakan pemerintahuntuk keinginan yang sesuai apa yang diinginkan partai. Keinginan partai politik terang-terangan bertujuan untuk memperoleh jabatan publik dalam pemilihan umum. Dalam kehidupan politik juga mempunyai tujuan yang penting yaitu melalui kegiatan pendidikan politik bertujuan agar masyarakat mengerti dan sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang berbangsa, bernegara, dan bertanah air. Dikaitkan dengan partai politik dengan pendidikan politik bisa diartikan sebagai usaha sadar dan tersitematis dalam mentransformasikan segala sesuatu yang berkenaan dengan perjuangan partai politik tersebut kepada massanya agar mereka sadar akan peran dan fungsi, serta hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012, pendidikan politik bertujuan untuk: a) Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; b) Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; c) Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa; maka bergerak dari pasal inilah penulis melakukan penelitiannya di DPD Partai Golkar Kota Semarang. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu : bagaimana partai politik dalam melaksanakan fungsinya sebagai pemberi pendidikan politik di masyarakat Kota Semarang, dan apa kendala-kendala partai Golkar Kota Semarang dalam memberikan Pendidikan Politik. Landasan teori yang digunakan oleh penulis adalah: a)Partai Politik ; b)Pendidikan Politik ; c)Tujuan Pendidikan Politik ; d)Kesadaran Politik e)Partisipasi Politik dan f)Kepribadian Politik. Penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis, lokasi penelitian di Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya (GOLKAR) Kota Semarang, selain itu juga menggunakan teknik observasi dan studi kepustakaan setelah validitas data. Menggunakan teknik triangulasi, setelah itu, penyajian data dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pendidikan Politik yang dilakukan oleh Partai Golkar belum sesuai dengan Pasal 10 PP Nomor 83 Tahun 2012, yaitu peningkatan kesadaran politik masyarakat Kota Semarang. Masih banyak masyarakat yang cenderung tidak peduli. Banyak masyarakat masih enggan memahami dan menerapkan kegiatan politik yang dilakukan partai politik. Mereka memilih acuh akibat kekecewaan terhadap partai politik yang tidak sesuai dengan apa yang di janjikan, seperti kampanye mendekati pemilu dan masih banyak dari anggota partai politik yang melakukan korupsi. Masyarakat kehilangan rasa percaya terhadap partai politik dan berfikir bahwa partai politik tidak amanah. Kurangnya sosialisasi dan komunikasi dari partai politik menyebabkan masyarakat tidak memahami dan bingung terhadap partai politik. Masyarakat juga tidak memahami kegiatan partai politik termasuk pelaksanaan fungsi Pendidikan Politik. Partai Politik dalam memberikan Pendidikan Politik pada masyarakat melalui cara, yaitu sebagaiberikut(1) Reses partai (2) Serap aspirasi Masyarakat dan Pendampingan terhadap masyarakat (3) Kaderisasi yaitu peningkatan kapasitas pada seluruh pengurus Partai Golkar Kota Semarang. Meskipun partai politik sudah melaksanakan Fungsinya sebagai pemberi pendidikan politik namun kenyataannya tidak berpengaruh terhadap masyarakat, terbukti dengan masih banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya. Kendala dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik, Partai Golkar yaitu (1) Masyarakat tidak sadar politik (2) Masyarakat datang dan mendapatkan Pendidikan Politik, tetapi masyarakat masih tidak memahami esensi dari Pendidikan Politik. (3) Pendidikan politik hanya dilaksanakan jika Partai Golkar mengadakan acara, sehingga dipastikan tidak efektif dan menyeluruh kepada masyarakat Kota Semarang (4) Dana yang tidak mendukung baik dari Pemerintah atau Partai Golkarnya. Peran dari Partai Golkar dalam peningkatan kesadaran politik Masyarakat Kota Semarang adalah melakukan beberapa kegiatan yaitu Reses Partai, Serap Aspirasi Masyarakat dan Pendampingan, serta Kaderisasi. Lalu kendala yang ditemukan Partai Golkar dalam peningkatan kesadaran masyarakat Kota Semarang yaitu Masyarakat yang tidak sadar politik, Masyarakat belum mengetahui esensi dari pendidikan politik, dan Partai tidak memiliki Dana yang memedai untuk melakukan kegiatan khusus tentang Pendidikan Politik.

Item Type: Thesis (Under Graduates)
Uncontrolled Keywords: Partai politik, pendidikan politik
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KB Hukum
Fakultas: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum, S1
Depositing User: Indah Tri Pujiati
Date Deposited: 05 Mar 2018 14:27
Last Modified: 05 Mar 2018 14:27
URI: http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/30115

Actions (login required)

View Item View Item